TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) terus mempercepat penuntasan penetapan dan penegasan batas wilayah desa dan kelurahan. Upaya strategis ini mengemuka dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Tahun 2026 yang digelar di Aula Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Barito Timur, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Tengah serta menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Bartim, Ari Panan P. Lelo, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Bartim, Misnohartaku.
Dalam sambutan tertulis Sekda Bartim Misnohartaku yang dibacakan Ari Panan P. Lelo, ditegaskan bahwa batas wilayah desa bukan sekadar garis pemisah antarwilayah. Lebih dari itu, kejelasan batas merupakan fondasi utama bagi kepastian administrasi pemerintahan, kejelasan kewenangan wilayah, perencanaan pembangunan, hingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data perkembangan terkini di Kabupaten Barito Timur, dari total 100 desa yang ada, sebanyak 74 desa telah berhasil mencapai kesepakatan batas wilayah. Sementara itu, masih tersisa 26 desa yang belum mencapai kesepakatan. Adapun progres tahapan lanjutan yang telah dicapai meliputi:Verifikasi Teknis di BIG: Sebanyak 25 desa telah memasuki tahap ini, dengan rincian 11 desa sudah mengantongi hasil verifikasi dan 14 desa lainnya masih dalam proses perbaikan dokumen. Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup): Sebanyak 3 desa tengah berproses menyusun Perbup, yakni Desa Pangkan, Desa Runggu Raya, dan Desa Taringsing. Harmonisasi Regulasi: Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) untuk Desa Kalamus saat ini sedang menjalani proses harmonisasi di Kementerian Hukum di Palangka Raya. Menyikapi progres tersebut, Pemkab Bartim memberikan penekanan khusus kepada para Camat dan Kepala Desa agar menjadikan penyelesaian batas wilayah sebagai prioritas bersama. ”Kepada 26 desa yang belum mencapai kesepakatan, saya minta agar segera melakukan koordinasi dan musyawarah dengan desa-desa yang berbatasan. Jangan menunda-nunda penyelesaian, apalagi membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian,” tegas Sekda dalam sambutannya. Para Kepala Desa diminta bersikap proaktif melengkapi dokumen pendukung seperti Berita Acara Kesepakatan Antarsegmen, sejarah desa, serta dokumen pembentukan desa.
Sementara bagi desa yang telah masuk tahap verifikasi teknis, diminta segera menindaklanjuti perbaikan sesuai arahan teknis dari BIG. Para Camat juga diinstruksikan untuk mengawal langsung fungsi koordinasi, fasilitasi, serta memantau kendala di lapangan. Lebih lanjut, ditekankan pula bahwa proses penegasan batas desa tidak berorientasi pada menang atau kalah. Langkah ini murni bertujuan menghadirkan kepastian hukum dan administrasi sekaligus memitigasi potensi konflik sosial di masa mendatang. Melalui kegiatan asistensi bersama jajaran DPMD Provinsi Kalteng dan narasumber BIG ini, seluruh peserta diharapkan dapat menyampaikan kendala teknis secara terbuka guna mendapatkan solusi terukur demi terwujudnya tertib administrasi pemerintahan di Gumi Jari Janang Kalalawah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Timur, para Camat se-Kabupaten Barito Timur, serta para Lurah dan Kepala Desa. (Cak).
