JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus memperjuangkan hadirnya layanan rehabilitasi narkotika terpadu di daerah. Bupati Barito Timur M. Yamin bersama Wakil Ketua DPRD Barito Timur Eskop melakukan audiensi dengan jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) RI untuk membahas percepatan pembangunan Balai Rehabilitasi Narkotika Terpadu sekaligus pembentukan BNN Kabupaten Barito Timur.Audiensi tersebut diterima Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penanganan penyalahgunaan narkotika, khususnya melalui penyediaan layanan rehabilitasi medis dan sosial yang lebih mudah dijangkau masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.Dalam pertemuan tersebut, Bupati M. Yamin menyampaikan kesiapan pemerintah daerah mendukung rencana pembangunan balai rehabilitasi di atas lahan hibah seluas 15 hektare. Pemkab Barito Timur juga mengusulkan penguatan kelembagaan melalui pembentukan BNNK Barito Timur. Usulan pembangunan fasilitas tersebut mencakup layanan rawat inap dan rawat jalan dengan mengacu pada standar nasional serta desain yang telah ditetapkan BNN RI.Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi, menekankan pentingnya pemenuhan standar teknis bangunan, fasilitas pelayanan, serta ketersediaan sumber daya manusia yang proporsional. BNN juga memberikan asistensi berupa prototipe desain bangunan dengan mengacu pada Buku Desain Model BNN RI Tahun 2020 dan SNI 8807:2022. Kesiapan 23 formasi pegawai BNNK Barito Timur turut mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut.Bupati M. Yamin menegaskan, pembangunan balai rehabilitasi bukan sekadar menghadirkan fasilitas kesehatan, tetapi merupakan investasi sosial untuk menyelamatkan masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman narkotika.”Kami berharap rencana pembangunan Balai Rehabilitasi Narkotika Terpadu dan pembentukan BNN Kabupaten Barito Timur dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan daerah. Kami ingin masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkotika mendapatkan akses pemulihan yang layak tanpa harus menghadapi kendala jarak dan biaya,” tegasnya.Menurutnya, upaya penanggulangan narkotika tidak cukup hanya melalui pencegahan dan penindakan. Harus ada langkah pemulihan yang terintegrasi agar mereka yang menjalani rehabilitasi dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif.Karena itu, Pemkab Barito Timur juga mendorong sinergi lintas sektor, mulai dari pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja, peluang penyerapan tenaga kerja, hingga edukasi pencegahan narkotika di lingkungan pendidikan.Melalui audiensi ini, Pemkab Barito Timur berharap dukungan dan pendampingan BNN RI dapat mempercepat realisasi kedua usulan tersebut sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan masyarakat Barito Timur yang sehat, produktif, dan terbebas dari ancaman narkotika.(cak)
