TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, Senin (7/9/2026).
Rakor yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan diikuti pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, serta perusahaan pemegang HGU dan PBPH.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti kegiatan tersebut bersama unsur terkait, di antaranya Bupati Barito Timur M. Yamin, Komandan Yon 924 Uria Mapas, Kapolres Barito Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur, Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar beserta jajaran, serta Asisten I Setda Barito Timur.
Rakor tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah bersama perusahaan dalam menghadapi puncak potensi Karhutla tahun 2026. Pembahasan diarahkan pada penguatan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan, serta sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin siap mengantisipasi potensi Karhutla di wilayah masing-masing. Kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana, pemantauan wilayah rawan, serta koordinasi cepat menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kebakaran meluas.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, perusahaan, dan seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan serta penanganan Karhutla.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga wilayah Barito Timur tetap aman dan kondusif, sekaligus melindungi masyarakat serta lingkungan dari dampak kebakaran hutan dan lahan.(cak)
