TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti kegiatan Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Amrullah, serta dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Bappelitbangda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Bagian Pemerintahan Setda Barito Timur.
Validasi ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terhadap hasil pengukuran IPKD yang dijadikan salah satu pertimbangan dalam pemberian penghargaan pengelolaan keuangan daerah berbasis regional. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan pakar, akademisi, dan media guna memastikan hasil pengukuran yang objektif, akurat, independen, komprehensif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam proses validasi, Pemerintah Kabupaten Barito Timur memaparkan komitmen daerah dalam pengelolaan keuangan serta memberikan klarifikasi dan penguatan terhadap data dukung yang telah diinput pada sistem pengukuran IPKD. Tahapan validasi meliputi pembahasan enam dimensi penilaian, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, alokasi mandatory spending, transparansi pengelolaan keuangan, realisasi belanja daerah, kondisi kesehatan keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan data yang disampaikan dalam validasi, Kabupaten Barito Timur menunjukkan capaian positif pada sejumlah indikator, di antaranya alokasi anggaran pendidikan sebesar 21,6 persen yang telah memenuhi ketentuan minimal 20 persen, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 42,3 persen, serta tingkat penyerapan belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer yang berada di atas 91 persen. Selain itu, Kabupaten Barito Timur juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut.
Kegiatan validasi untuk Kabupaten Barito Timur berlangsung pada sesi Room 4 sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh BSKDN Kemendagri. Hasil validasi ini diharapkan dapat semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Amrullah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat sasaran, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.
“Validasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin baik, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” ujarnya.(cak)
