TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerja sama dengan PT Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang menggelar Sosialisasi Implementasi SP2D Online, Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur tersebut dibuka oleh Asisten III Setda Bartim, Edius Uhing, mewakili Bupati Barito Timur, M. Yamin.Kegiatan ini diikuti para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dari perangkat daerah. Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/6292/GAH.00/10-16/10/2026 tanggal 6 Oktober 2026 tentang percepatan penyelesaian implementasi SP2D Online Tahun 2026.Dalam sambutan Bupati Barito Timur yang dibacakan Edius Uhing, disampaikan bahwa penerapan SP2D Online merupakan langkah penting dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel. Implementasi sistem digital ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan KPK, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan.Melalui sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan dari Bank Kalteng mengenai mekanisme SP2D Online. Layanan digital ini mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dengan sistem Bank Kalteng. SP2D yang telah disetujui melalui SIPD akan dikirim secara otomatis ke Cash Management System (CMS) Bank Kalteng untuk diverifikasi dan diproses sesuai kewenangan sebelum diteruskan ke sistem perbankan.Integrasi ini diharapkan mempercepat proses pencairan dan pembayaran dana daerah serta memudahkan pemantauan status transaksi. Melalui CMS, pengguna dapat memeriksa detail transaksi dan memberikan otorisasi sebelum transaksi dikirim.
Sistem tersebut juga mendukung persetujuan beberapa transaksi sekaligus.Dalam penerapannya, terdapat perbedaan mekanisme berdasarkan jenis transaksi dan rekening tujuan. Transaksi GU, TU, UP, serta LS barang dan jasa ke rekening Bank Kalteng tidak lagi memerlukan pengiriman dokumen fisik ke bank. Sementara itu, transaksi LS gaji/TPP dan LS barang dan jasa ke rekening bank lain masih memerlukan dokumen tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.Untuk mendukung kesiapan implementasi, pemerintah daerah perlu menyelesaikan perjanjian kerja sama dengan Bank Kalteng, registrasi CMS, pemetaan rekening, serta penyesuaian nomor rekening ke format 13 digit. Selanjutnya, uji operasional dijadwalkan pada 20 November 2026 bersama Pusdatin Kemendagri, Bank Kalteng, BPKAD, dan SKPD teknis melalui transaksi percontohan dari beberapa jenis SP2D.Melalui kegiatan ini, Pemkab Barito Timur mendorong seluruh SKPD dan kecamatan segera mempersiapkan administrasi serta rekening tujuan. Koordinasi seluruh pihak menjadi kunci agar implementasi SP2D Online berjalan lancar dan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih cepat, tertib, transparan, dan akuntabel.(cak).
