TAMIANG LAYANG – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui sinergi lintas sektor. Salah satunya dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur dengan menggandeng pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sosial (BPMDSos), Bagian Pemerintahan Setda, serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Barito Timur dalam forum koordinasi dan diskusi yang digelar di Ruang Rapat Bapenda, Rabu (10/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah.
Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan pemerintah desa saat proses penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Barito Timur.
Kepala Bapenda Barito Timur, Suma Wara Maharati, menegaskan bahwa keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Menurutnya, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena menjadi ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Daerah dan PBB-P2, membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting karena memahami kondisi masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama agar target penerimaan pajak daerah dapat tercapai,” ujarnya.
Suma menjelaskan, selama proses penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2026, berbagai masukan konstruktif disampaikan oleh kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa hingga kolektor pajak. Beragam usulan tersebut dinilai dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam diskusi antara lain peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, pemutakhiran data objek dan subjek pajak agar sesuai dengan kondisi terkini, serta penguatan peran kolektor PBB-P2 di tingkat desa.
Selain membahas strategi peningkatan penerimaan pajak, forum tersebut juga menegaskan bahwa optimalisasi PBB-P2 bukan semata-mata untuk meningkatkan PAD. Lebih dari itu, penerimaan pajak akan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di desa maupun perkotaan.
Seluruh peserta yang hadir sepakat bahwa keberhasilan pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif masyarakat, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Melalui forum koordinasi ini, Bapenda berharap dapat terbangun pola kerja yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sehingga berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara bersama-sama.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk membangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, kami optimistis penerimaan PBB-P2 dapat terus meningkat dari tahun ke tahun dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Barito Timur,” pungkas Suma.
Melalui kolaborasi antara Bapenda, Bagian Pemerintahan Setda, BPMDSos, APDESI, dan seluruh pemerintah desa, diharapkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Barito Timur. (Lily/Bapenda)
