
TAMIANG LAYANG – Masyarakat Kabupaten Barito Timur diminta lebih waspada terhadap keberadaan orang asing yang tinggal maupun bekerja di wilayah desa. Warga juga diingatkan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji besar di luar negeri yang berpotensi menjadi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pesan tersebut disampaikan Bupati Barito Timur, M. Yamin yang diwakili Asisten I Setda Bartim Ari Panan P.Lelo, saat membuka Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Timur di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Mantawara, Tamiang Layang, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati M. Yamin mengatakan, Barito Timur memiliki potensi perkebunan dan pertambangan yang cukup besar. Keberadaan berbagai perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing membuat masyarakat, khususnya di tingkat desa, perlu memahami aturan keimigrasian.
Menurutnya, desa tidak boleh menjadi wilayah yang masyarakatnya tidak memahami hukum keimigrasian. Kesadaran dan kepedulian masyarakat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan daerah maupun masyarakat itu sendiri.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kantor Imigrasi Palangka Raya yang telah berkenan hadir dan memberikan pengetahuan kepada kita,” ujar Yamin.
Ia kemudian menegaskan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian bersama, yakni pengawasan terhadap keberadaan orang asing, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia.
Terkait keberadaan warga negara asing (WNA), Bupati meminta Ketua RT, Ketua RW, kepala desa, dan lurah agar aktif melakukan pengawasan serta melaporkan apabila terdapat orang asing yang menginap lebih dari 1 x 24 jam kepada aparat terkait atau Kesbangpol.
Menurutnya, pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengusir orang asing, melainkan memastikan setiap orang asing yang berada di wilayah Barito Timur memiliki dokumen dan izin keimigrasian sesuai ketentuan.
“Kalau orang asing itu legal, kita lindungi. Kalau ilegal, itu yang membahayakan kita,” tegasnya.
Selain itu, Bupati menaruh perhatian serius terhadap ancaman TPPO yang kerap menyasar masyarakat melalui tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar di luar negeri.
Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya kepada calo atau pihak yang menawarkan pekerjaan tanpa kejelasan. Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diimbau menempuh jalur resmi melalui Dinas Tenaga Kerja dan tidak menggunakan jasa perantara ilegal maupun tawaran pekerjaan dari media sosial yang tidak jelas.
“Kalau ada yang mau bekerja ke luar negeri, wajib lewat Dinas Tenaga Kerja, wajib resmi. Jangan lewat calo, jangan lewat Facebook yang tidak jelas,” pesannya.
Hal ketiga yang menjadi perhatian adalah pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Bupati mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat menjadi pengantar maupun perantara penyelundupan manusia melalui jalur tidak resmi, termasuk jalur tikus, sungai, maupun jalan-jalan yang tidak memiliki izin.
Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana berat. Masyarakat diminta tidak mengorbankan masa depan diri sendiri, keluarga, dan generasi penerus hanya karena imbalan uang dalam jumlah kecil.
“Jangan gadaikan masa depan anak cucu kita hanya karena uang Rp2 juta sampai Rp5 juta,” tegasnya.
Melalui Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi ini, Bupati berharap masyarakat semakin cerdas dan waspada terhadap berbagai potensi pelanggaran keimigrasian, perdagangan orang, maupun penyelundupan manusia.
Ia juga berharap kepala desa, perangkat desa, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan informasi dan melakukan pencegahan sejak dini.
Kegiatan yang menghadirkan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai aturan keimigrasian sekaligus membangun desa yang aman, tertib, dan terlindungi dari berbagai tindak pidana.(cak)
![]()
