
TAMIANG LAYANG – Sebanyak 350 peserta dari unsur camat, kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Barito Timur mengikuti Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi dalam rangka mencegah pelanggaran keimigrasian, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Timur ini berlangsung di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Mantawara, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut menghadirkan Muhammad Khoiru Wafiq dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya sebagai narasumber.
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Timur Erwin Nazwar Raharjo, dalam laporan menjelaskan bahwa Program Desa Binaan Imigrasi merupakan salah satu strategi preventif untuk meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat pedesaan mengenai keimigrasian.
Menurutnya, tingginya kerawanan masyarakat terhadap bujukan bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural menjadikan desa sebagai titik penting dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM.
Karena itu, sosialisasi ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai prosedur keimigrasian yang benar, sekaligus meningkatkan kewaspadaan serta peran aktif masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan membangun sinergi antara Kantor Imigrasi, pemerintah desa, dan instansi terkait agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama hingga tingkat desa.
Keterlibatan camat, kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana terkait.
Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Tahun 2026 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur berharap pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap aturan keimigrasian semakin meningkat. Kegiatan tersebut juga diharapkan memberikan dampak nyata dalam menekan angka pelanggaran keimigrasian serta meminimalkan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia di wilayah Kabupaten Barito Timur. (cak)

![]()
