Padang, 3 Desember 2025_ – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan sinkronisasi data antarinstansi adalah poin penting dalam penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Hal tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam Sumbar yang digelar di Posko Terpadu Bencana Alam, Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Rabu (3/12/2025).
“Data yang kita peroleh hari ini disepakati bersama agar tidak terjadi perbedaan angka. Ini penting untuk memastikan langkah pencarian, penyaluran bantuan, dan penanganan pengungsi berjalan tepat sasaran,” ujar Inspektur Komando Daerah Militer (Irdam) XX/TIB, Brigjen TNI Heri Susanto.
Heri menjelaskan, hingga Selasa malam jumlah korban jiwa yang telah teridentifikasi mencapai 194 orang, sementara 25 korban masih belum teridentifikasi. Adapun data korban hilang berada di kisaran 216–217 orang. Ia menambahkan, pendataan jumlah pengungsi masih terus disesuaikan antara data posko provinsi dan Dinas Sosial.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa validitas data sangat menentukan arah kebijakan penanganan bencana.
“Data ini bergerak terus. Setiap angka yang masuk harus dikonfirmasi agar benar-benar valid, karena data menjadi dasar evaluasi, perencanaan tindak lanjut, serta penetapan kebijakan setelah masa tanggap darurat,” katanya.
*Data Harus Berasal dari Sumber yang Tepat*
Plt. Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Kolonel Inf. Hery Setiono, kembali menekankan pentingnya alur pendataan yang benar.
“Data sangat kritikal karena menjadi dasar kebijakan nasional dalam memperkuat dukungan penanganan bencana di daerah. Jika data tidak berasal dari sumber yang tepat dan dicatat secara cermat, dapat menimbulkan kekeliruan dalam menentukan langkah-langkah nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sumber utama pengumpulan data harus jelas dan berjenjang.
“Sumber data pertama berasal dari Pusdalops BPBD daerah. Untuk data korban, sumbernya dari masing-masing Dinas Kesehatan, dan bagi korban yang belum teridentifikasi akan ditangani DVI. Basarnas mencari korban, kesehatan mencatat, dan DVI mengidentifikasi. Kuncinya ada di kesehatan,” paparnya.
Hery juga menyoroti pentingnya pendataan pengungsi yang akurat.
“Tidak perlu menunggu jika wilayah terisolasi. Data kependudukan sudah ada di Dukcapil. Jika data baru muncul setelah beberapa hari, ini keliru. Bantuan logistik membutuhkan data jumlah jiwa dan titik pengungsian yang jelas,” tegasnya.
Menurutnya, ketelitian dalam pendataan mutlak diperlukan agar tidak terjadi salah sasaran bantuan. “Data ini digunakan banyak kementerian dan lembaga. Jika datanya tidak benar, maka akan ada kelompok terdampak yang tidak mendapatkan dukungan sebagaimana mestinya,” ucapnya.
*Pemprov Pastikan PIC dan Validasi Rutin*
Pemprov Sumbar telah menunjuk person in charge (PIC) di setiap titik pengungsian untuk mempercepat pelaporan data. Validasi dilakukan dua kali sehari, pagi dan malam, guna memastikan data tetap mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh instansi terkait termasuk TNI, Polri, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta pemerintah kabupaten/kota, diminta terus memperkuat koordinasi demi menjaga keakuratan data, mempercepat respons lapangan, dan memastikan pelayanan bagi masyarakat terdampak berjalan optimal.
*Kemkomdigi Bangun Posko dan Media Center*
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memastikan pemulihan konektivitas jaringan serta infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra.
Selain pemulihan teknis, Komdigi juga mendirikan sejumlah Posko sebagai Pusat Informasi dan Media Center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana.
Di Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, sementara di Sumatra Barat posko ditempatkan di Komplek Kantor Gubernur Sumbar.
Untuk Sumatra Utara, Posko Komdigi beroperasi di tiga titik, yakni Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, Gelanggang Olahraga (GOR) Pandan Tapanuli Tengah), serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.
Posko tersebut berfungsi sebagai ruang kerja bagi jurnalis, pusat penyelenggaraan konferensi pers, serta titik koordinasi lapangan bagi satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, posko menjadi lokasi pemantauan jaringan telekomunikasi oleh Balai Monitoring (Balmon) di tingkat wilayah, sekaligus ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, dan berbagai konten terkait penanganan bencana. (Wahyu Sudoyo/Elvira Inda Sari)
125 total, 125 kali dibaca hari ini
