Pemkab Bartim Terima Atensi dari BPKP Kalteng Terkait Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur ini berlangsung di ruang rapat Bupati Barito Timur, Rabu (14/5/2025).

TAMIANG LAYANG– Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur ini berlangsung di ruang rapat Bupati Barito Timur, Rabu (14/5/2025),  dan dihadiri oleh Kepala OPD  yang mewakili serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Rapat dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekda menyampaikan harapan agar pertemuan ini dapat memberikan masukan yang konstruktif serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan dalam upaya memperbaiki pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Dwito Santoso, menyampaikan bahwa potensi daerah perlu digali secara maksimal. Ia menekankan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membutuhkan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. Permasalahan mendasar yang selama ini menjadi hambatan perlu segera ditangani, dan peran aparat pengawasan intern harus terus didorong agar lebih optimal dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Dari hasil pengawasan BPKP tahun 2024, disampaikan bahwa realisasi belanja daerah serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih tergolong lambat. Selain itu, terdapat kesenjangan antara realisasi belanja dengan rencana penarikan dana. Kebijakan pengadaan barang dan jasa dinilai belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh, sementara jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana pengadaan belum mencukupi kebutuhan ideal, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan. Proses perencanaan dan manajemen risiko dalam pelaksanaan pengadaan juga masih dianggap lemah.

Dalam aspek pengendalian intern dan manajemen risiko, hasil evaluasi terhadap penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi pada tahun 2024 turut disampaikan. Rincian hasil evaluasi per sektor akan dituangkan lebih lanjut dalam laporan hasil evaluasi, yang disusun berdasarkan asersi dari pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur diharapkan dapat terus berbenah dalam memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.(win)

 649 total,  649 kali dibaca hari ini

Warta Terkait

Leave a Comment

3 × three =