TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur mulai mematangkan arah kebijakan pengurangan risiko bencana lima tahun ke depan melalui Diskusi Publik Rancangan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Barito Timur Tahun 2026–2030. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan upaya mitigasi bencana.Bupati Barito Timur M. Yamin, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Barito Timur Ari Panan P. Lelo, menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif, melainkan harus direncanakan secara sistematis, terukur, dan berbasis data.Menurut Bupati, Barito Timur memiliki karakteristik geografis dan lingkungan yang beragam sehingga berpotensi menghadapi berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan, hingga dampak perubahan iklim yang kian nyata dirasakan masyarakat.“Karena itu, Dokumen Kajian Risiko Bencana menjadi landasan penting agar upaya pengurangan risiko dapat dilakukan secara terencana dan tepat sasaran,” ujar Ari Panan saat membacakan sambutan Bupati.Dokumen KRB 2026–2030, lanjutnya, memiliki peran strategis karena memuat peta bahaya, peta kerawanan, peta kerentanan, serta rekomendasi penanganan bencana yang disesuaikan dengan tingkat risiko di masing-masing wilayah. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bahan kajian teknis, tetapi juga akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah serta integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam RPJMD, RKPD, dan perencanaan sektoral.Melalui forum diskusi publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Timur membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, instansi vertikal, dan perangkat daerah, untuk memberikan masukan konstruktif agar dokumen yang dihasilkan akurat, relevan dengan kondisi lapangan, dan dapat diimplementasikan secara nyata.Bupati juga menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat sinergi guna mewujudkan Barito Timur yang tangguh terhadap bencana.Diskusi publik tersebut dihadiri Tim Penilai Indeks Ketahanan Daerah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengikuti kegiatan secara daring, Tim Ahli dan Akademisi dari LPPM Universitas Palangka Raya, serta para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, dan perwakilan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Timur Tahun 2026–2030 agar mampu menjadi acuan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan ketangguhan daerah terhadap bencana.(cak).
