TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid Kabupaten Layak Anak, secara daring, Jumat (25/4/2025).Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bappelitbangda Kab.Bartim Franz Sila Utama yang juga menjabat Ketua Tim Gugus Tugas KLA Bartim, Asisten 1 Setda Bartim Ari Panan P.Lelo, Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Hotmaria dan jajaranya, sertab OPD terkait melalui zoom.
Bupati Barito Timur M.Yamin dalam sambutanya menegaskan bahwa anak merupakan aset berharga bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan masa depan Indonesia. Ia menyampaikan bahwa sekitar sepertiga dari penduduk Barito Timur, atau sekitar 26.950 jiwa, adalah anak-anak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup anak-anak dan perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi prioritas yang sangat penting bagi pemerintah daerah.Pemerintah Kabupaten Barito Timur berkomitmen penuh untuk mewujudkan daerah ini sebagai Kabupaten Layak Anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Komitmen ini diwujudkan dengan memasukkan target dan capaian Kabupaten Layak Anak ke dalam dokumen perencanaan strategis dan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025–2030. Pemerintah juga merancang dan melaksanakan program secara terencana dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak.Berbagai langkah konkret telah dilakukan, di antaranya adalah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, serta menjadikan lembaga pendidikan mulai dari TK/PAUD hingga SMA sebagai Sekolah Ramah Anak. Peningkatan layanan kesehatan anak juga dilakukan melalui pengembangan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak, dan penyediaan ruang publik seperti taman bermain anak dan ruang terbuka hijau.
Sebagai wujud perlindungan yang lebih sistematis, Pemkab Barito Timur berencana membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada tahun 2025 sesuai amanat Perda Nomor 5 Tahun 2019. UPTD ini nantinya akan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog klinis, pekerja sosial, dan konselor, serta membangun jejaring kerja sama dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama, UPPA Polres Barito Timur, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan pernikahan usia anak.Bupati M. Yamin menyampaikan bahwa kebijakan KLA ini sejalan dengan Asta Cita keempat yang menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, prestasi olahraga, dan peran aktif perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas. Selain itu, program ini juga mendukung prioritas nasional Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam hal perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.Sejak tahun 2021, Kabupaten Barito Timur telah mengikuti evaluasi KLA meski belum memperoleh predikat.
Namun, pada tahun 2025 ini, pemerintah daerah menargetkan predikat Pratama sebagai bentuk pengakuan atas upaya yang terus dilakukan. Pemerintah telah berupaya memenuhi berbagai indikator KLA sejak tahun 2023 hingga 2024 dan terus berbenah demi pencapaian target tersebut.Di akhir sambutannya, Bupati M. Yamin menegaskan dukungan penuh terhadap terwujudnya Kabupaten Barito Timur Layak Anak melalui penyediaan anggaran yang cukup, pelibatan Forum Anak, media massa, dunia usaha, serta lembaga masyarakat dalam implementasi kebijakan. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menyusun regulasi yang mendukung pemenuhan seluruh indikator Kabupaten Layak Anak.Dengan semangat kolaboratif dan visi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Barito Timur optimis dapat mewujudkan generasi muda yang unggul, terlindungi, dan siap menjadi pilar utama pembangunan bangsa di masa depan.(cak/har).
664 total, 663 kali dibaca hari ini
