TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda), Frans Sila Utama, yang mewakili Pj Bupati Barito Timur, Indra Gunawan.
Dalam sambutannya, Frans menyampaikan pesan dari Pj Bupati yang menekankan bahwa PPRG merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Barito Timur. “PPRG bertujuan mengintegrasikan kebutuhan dan perspektif laki-laki dan perempuan ke dalam setiap program pembangunan daerah, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan gender,” ucap Frans. Ia menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus melibatkan seluruh masyarakat, termasuk perempuan, agar dapat memenuhi kebutuhan semua kelompok secara adil.
PPRG, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah strategi untuk menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang merata bagi semua gender dalam pembangunan. Dalam hal ini, Pemkab Barito Timur berharap agar perangkat daerah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PPRG dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kegiatan.
Frans juga menekankan bahwa Bimtek ini menjadi langkah penting untuk memastikan komitmen perangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender. “Tujuan utama dari PPRG adalah memastikan bahwa kebijakan, program, dan anggaran memberikan manfaat yang adil dan merata tanpa memandang gender, sehingga kesenjangan dapat dikurangi dan kualitas hidup masyarakat meningkat,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala DP3AKB Barito Timur, Hotmaria Manik, SKM., MS, dalam laporannya menyoroti tantangan ketidakadilan gender yang masih ada di masyarakat. “Ketidakadilan gender seringkali muncul akibat perbedaan peran dan hubungan sosial yang menimbulkan kesenjangan kesempatan dan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender akan tercapai jika semua pihak memiliki kondisi dan posisi yang setara dalam menikmati hasil-hasil pembangunan,” kata Hotmaria.
Hotmaria juga menjelaskan bahwa perencanaan responsif gender merupakan upaya untuk memastikan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan maupun laki-laki menjadi bagian integral dalam kebijakan pembangunan. Dengan memasukkan aspek gender dalam perencanaan, pemerintah diharapkan mampu menciptakan program-program yang inklusif dan memberikan manfaat yang adil bagi semua golongan.
Bimtek ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai bidang, termasuk Bapplitbangda, BPKAD, Inspektorat, serta seluruh OPD dan kecamatan di Kabupaten Barito Timur. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/358/HUK/2024, dan dananya bersumber dari Anggaran DPA-SKPD DP3AKB Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.Narasumber kegiatan diataranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Timur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur,Inspektur Kabupaten Barito Timur dan dari DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.
Hotmaria berharap hasil dari Bimtek ini dapat menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, responsif gender, dan berkeadilan sosial di semua lini pemerintahan daerah. “Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius dan dapat mengimplementasikan hasil Bimtek dalam perencanaan program di sektor masing-masing,” pungkasnya.(har)
356 total, 356 kali dibaca hari ini
