TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (14/5/2025) pagi, di ruang rapat Wakil Bupati Barito Timur. Rapat yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Barito Timur, Ari Panan P. Lelo.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi terkait, antara lain Dinas Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Negeri, Satuan Lalu Lintas Polres Barito Timur, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, serta UPT Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam keterangannya, Ari Panan P. Lelo menjelaskan bahwa melalui rapat ini telah dibentuk tim khusus yang melibatkan seluruh instansi peserta rapat guna mendukung langkah strategis dalam meningkatkan PAD. Salah satu agenda utama adalah pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban administrasi kendaraan.
Ia juga menyampaikan bahwa pendataan angkutan batubara secara daring menjadi salah satu perhatian penting, mengingat implementasinya masih belum berjalan maksimal. Untuk pengelolaan alat berat, kewenangannya berada di pemerintah provinsi.
Selain itu, rapat juga membahas rencana pelaksanaan razia gabungan di jalan raya untuk menertibkan kendaraan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sudah tidak berlaku. Sosialisasi akan dilaksanakan di sepuluh kecamatan di wilayah Barito Timur guna menjangkau masyarakat secara menyeluruh.
Ari Panan turut mengimbau agar kendaraan usaha yang beroperasi di wilayah Barito Timur segera melakukan perubahan plat nomor ke wilayah Kalimantan Tengah, khususnya plat Barito Timur, sebagai salah satu langkah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Berbagai kendala yang selama ini dihadapi juga menjadi pembahasan, termasuk perlunya kemudahan dalam pengurusan administrasi kendaraan agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Pemkab Barito Timur berharap, melalui koordinasi lintas sektor ini, upaya optimalisasi penerimaan PAD dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dan pembangunan daerah. (cak)
609 total, 609 kali dibaca hari ini
