Banda Aceh, 11 Desember 2025 – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa percepatan pembukaan akses, konsolidasi pengungsi, dan pendistribusian bantuan logistik menjadi fokus utama dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di Pusat Informasi dan Media Center Penanggulangan Bencana Aceh Kemkomdigi, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/12/2025).
Operasi pencarian, pertolongan, dan verifikasi data korban, katanya, terus dilakukan secara intensif sejak pagi. Sebanyak 21 jenazah tambahan ditemukan dalam 24 jam terakhir, sehingga total korban meninggal meningkat dari 969 menjadi 990 jiwa. Temuan terbaru berasal dari tiga provinsi—Aceh 16 jenazah, Sumatera Utara 3 jenazah, dan Sumatera Barat 2 jenazah yang masih menjalani proses identifikasi.
Selain itu, daftar korban hilang berhasil dimutakhirkan menjadi 222 nama dari sebelumnya 252 berkat verifikasi bersama pemerintah daerah.
BNPB juga mencatat penurunan jumlah pengungsi dari 894.501 menjadi 884.889 jiwa. Meski demikian, jumlah titik pengungsian masih tersebar hingga 2.186 lokasi di 13 kabupaten/kota di Aceh.
Untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, pemerintah mulai melakukan konsolidasi pengungsi menuju lokasi terpadu. Pada 11 Desember, 16.164 pengungsi telah berada di 115 titik terpusat, sementara sekitar 15.000 pengungsi mandiri akan segera ditarik ke lokasi komunal agar pelayanan kesehatan, sanitasi, pangan, serta perlindungan kelompok rentan dapat diberikan lebih optimal
Layanan dasar yang telah disiapkan mencakup dapur umum, layanan kesehatan, dukungan psikososial, sekolah lapangan, serta fasilitas sekolah darurat. Di Sumatera Barat, pola pengungsian yang banyak memanfaatkan rumah ibadah membuat BNPB dan Kementerian Sosial membangun 62 dapur umum tambahan untuk mendukung penyediaan kebutuhan dasar.
Melalui Posko Logistik Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), BNPB diungkap Muhari juga mencatat total 498,7 ton bantuan telah masuk sejak 28 November. Dari jumlah tersebut, 351,4 ton telah disalurkan, sementara 147,3 ton menjadi bumper stock yang terus dimobilisasi ke daerah terdampak.
Percepatan distribusi dilakukan dengan tiga moda. Pertama udara, yaitu 244 sorti dengan total ± 65 ton; per 11 Desember hingga pukul 14.00, terdapat 19 sorti tambahan dengan total 18,6 ton. Kedua darat, 42 truk dengan ± 121,3 ton. Serta ketiga laut, 32 trip menggunakan 12 kapal.
“Saluran distribusi ini memastikan daerah yang terisolasi dan sulit dijangkau tetap mendapat suplai logistik, terutama pangan, selimut, tenda, obat-obatan, dan peralatan penunjang,” ujar Muhari.
Percepatan Akses Darurat: Dua Jembatan Bailey Ditargetkan Berfungsi Akhir Pekan Ini
Pembukaan akses menjadi titik krusial penanganan bencana. Abdul Muhari menegaskan bahwa percepatan pemasangan jembatan Bailey dilakukan secara masif dengan dukungan penuh TNI–Polri dan Kementerian PUPR.
Aceh pun menunjukkan progres signifikan dengan Tepin Redep (Bireuen–Lhokseumawe) dari 53% kini 77%. Kemudian Kepin Mane (Bireuen–Takengon/Aceh Tengah) dari 25% kini 85%. Serta Kuta Blang yang sebelumnya di bawah 10% kini 17,5%
“BNPB menargetkan dua jembatan utama dapat dilalui kendaraan roda empat pada akhir pekan ini, sehingga mobilisasi bantuan dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat,” ujar Muhari.
Sementara Sumatera Barat juga memperlihatkan perkembangan. Sikabel, Pasaman Barat dari 55% kini 70%. Bawah Kubang, Solok dari 50% kini mencapai 65%. Supayang, Solok: 25% menuju 50%, dan Padang–Mantuang, Padang Pariaman sebelumnya 10% kini menuju 18%.
Progres ini dipastikan Muhari akan terus dipantau 24 jam oleh tim gabungan.
Beberapa daerah juga mulai menyiapkan hunian sementara (huntara) untuk warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Sumatera Barat menjadi provinsi paling siap dengan usulan awal dari lima kabupaten/kota, yaitu Pesisir Selatan dengan 38 unit, 50 Kota 288 unit, Tanah Datar 131 unit, Padang Pariaman 272 unit, serta Kota Padang 88 unit.
Dua daerah, ujar Muhari, Pesisir Selatan dan 50 Kota juga telah melengkapi data by name by address, dan sedang menunggu terbitnya SK Bupati, sebelum pembangunan huntara dapat dimulai.
Sementara itu, Aceh masih berada dalam fase darurat penuh sehingga penyusunan rencana huntara dilakukan paralel dengan pemulihan akses, pemenuhan logistik, dan konsolidasi pengungsi. Aceh ditetapkan memasuki perpanjangan fase tanggap darurat pada 14–25 Desember 2025. Fokus penanganan fase kedua meliputi percepatan pencarian dan pertolongan, pemenuhan logistik dan akses energi, pembukaan akses wilayah, pembangunan pengungsian terpadu, perencanaan huntara, dan penataan fasilitas umum dan sosial untuk relokasi jangka menengah.
Sementara Asisten Teritorial Kodam Iskandar Muda, Kolonel Inf Fransisco, memastikan bahwa TNI bekerja 24 jam untuk mempercepat penataan pengungsi, pendirian dapur umum, serta penjagaan keamanan lokasi pengungsian. “TNI juga mendukung percepatan pembangunan jembatan darurat agar mobilisasi bantuan dan evakuasi berjalan tanpa hambatan,” katanya.
BNPB bersama TNI–Polri, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait memastikan seluruh operasi tanggap darurat diarahkan pada penyelamatan jiwa, pemulihan akses kritis, percepatan pemulihan awal, dan penyiapan hunian jangka menengah bagi warga yang terdampak berat. (Wandi/TR)
259 total, 259 kali dibaca hari ini
