TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengubah pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mendekatkan posko dan kekuatan personel ke wilayah yang paling banyak terjadi kebakaran. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat respons pemadaman sekaligus mencegah api meluas.
Langkah tersebut menjadi salah satu keputusan utama dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Kabupaten Barito Timur yang dipimpin Bupati Barito Timur M. Yamin di Aula Ruang Rapat Bupati, Senin (14/9/2026).
Bupati M. Yamin menegaskan, penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan posko yang berada di pusat pemerintahan. Kekuatan harus digeser mendekati sumber persoalan, terutama wilayah yang mencatat kejadian kebakaran cukup tinggi dan memiliki potensi kebakaran yang besar.
“Posko kita geser ke wilayah yang banyak terjadi Karhutla. Personel dan sarana juga harus didekatkan ke titik-titik yang rawan, sehingga ketika terjadi kebakaran, respons bisa lebih cepat,” tegas M. Yamin dalam rapat tersebut.
Kebijakan ini menjadi penting karena sejumlah wilayah Barito Timur masih menghadapi ancaman Karhutla dengan kondisi medan yang tidak mudah. Selain keterbatasan personel dan kendaraan pemadam, beberapa lokasi sulit dijangkau. Sumber air juga menjadi persoalan karena sejumlah sungai mengalami kekeringan.
Data yang dibahas dalam rapat menunjukkan Kecamatan Karusen Janang menjadi salah satu wilayah dengan kejadian Karhutla terbanyak, yakni 82 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 146,5 hektare. Bahkan, dua rumah tidak berpenghuni ikut terbakar. Potensi wilayah yang dapat terbakar di kecamatan tersebut diperkirakan mencapai 920 hektare.
Di Kecamatan Pematang Karau tercatat 40 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 147,5 hektare. Desa Muara Plantau juga menjadi perhatian karena terdapat wilayah yang berpotensi terbakar dengan luasan diperkirakan mencapai 200 hektare.
Sementara itu, Kecamatan Raren Batuah menghadapi kejadian Karhutla berulang, khususnya di Desa Puri. Sejumlah desa lainnya, yakni Baruyan, Tangkum, Turan Amis dan Puri, juga dipetakan sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.
Kecamatan Paju Epat tercatat mengalami 22 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 50 hektare. Potensi kebakaran sekitar 100 hektare terdapat di Desa Siong, terutama pada kawasan lahan pertanian. Adapun di Patangkep Tutui tercatat 19 kejadian dan Dusun Tengah 15 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 10,4 hektare.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Barito Timur menyiapkan pola penempatan posko yang lebih dekat dengan wilayah rawan. Enam wilayah posko direncanakan menjadi basis pengendalian, yakni Posko Dusun Tengah yang akan meng-cover Pematang Karau, Dusun Tengah dan Raren Batuah; Posko Karusen Janang; Posko Paju Epat; Posko Patangkep Tutui; posko di antara wilayah Paku dan Awang; serta Posko Induk di halaman Kantor Bupati Barito Timur.
Posko di Karusen Janang dan Paju Epat akan diperkuat dengan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki air. Penempatan tersebut diharapkan memangkas waktu tempuh personel dan peralatan ketika kebakaran muncul di lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan.
Selain pergeseran posko, kekuatan personel juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kepolisian menyiapkan sekitar 300 personel, ditambah 100 personel dari Polres Pulang Pisau. Sementara itu, TNI dari Yonif TP 924/Uria Mapas menyiapkan sekitar 500 personel untuk mendukung penanganan Karhutla.
Dukungan juga disiapkan dari sektor kesehatan. Tenaga kesehatan, obat-obatan, ambulans, oksigen dan masker telah didistribusikan ke sejumlah Puskesmas dan Pustu untuk mengantisipasi dampak Karhutla terhadap masyarakat.
Dari sisi suplai air, PDAM menyiapkan 19 tangki yang akan dioperasikan secara bergantian agar ketersediaan air untuk pemadaman tetap terjaga. Pemkab juga menyiapkan delapan unit drone lengkap dengan operator untuk mendukung pemantauan dan pemetaan wilayah kebakaran.
Peralatan berat milik Dinas PUPR seperti excavator, bulldozer, compact dan grader juga disiapkan untuk mendukung pembukaan maupun penyekatan akses serta upaya memutus jalur penyebaran api. Dinas Pertanian turut menyiapkan sembilan unit jonder untuk mendukung penanganan di lapangan.
Bupati M. Yamin meminta seluruh unsur yang terlibat tidak bekerja sendiri-sendiri. Penanganan Karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan pembagian wilayah dan kekuatan yang jelas.
“Semua harus bergerak sesuai tugas dan wilayah masing-masing. Yang menjadi prioritas adalah daerah yang paling banyak terdampak dan daerah yang memiliki potensi kebakaran besar,” ujarnya.
Di sisi pencegahan, Pemkab Barito Timur juga akan meningkatkan sosialisasi larangan pembakaran hutan dan lahan. Sosialisasi dilakukan melalui spanduk, baliho, poster, brosur hingga media sosial. Masyarakat juga akan diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan.
Pemkab juga terus melakukan penyekatan untuk memutus jalur penyebaran api agar kebakaran tidak meluas. Pemetaan wilayah terdampak akan dilakukan secara kolaboratif bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara kepolisian akan menggelar operasi patroli untuk mencegah dan menindak aktivitas yang berpotensi memicu Karhutla.
Status Tanggap Darurat Karhutla Kabupaten Barito Timur sendiri telah ditetapkan Bupati M. Yamin sejak 24 Agustus hingga 30 September 2026.
Dengan penggeseran posko, penambahan personel, penguatan sarana pemadaman dan pemetaan wilayah rawan, Pemkab Barito Timur menargetkan penanganan Karhutla tidak lagi bersifat menunggu. Kekuatan didekatkan ke titik rawan agar api dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.(cak)
