TAMIANG LAYANG – Pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Keterlibatan dunia usaha diperlukan agar program pembangunan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Hal itu ditekankan Bupati Barito Timur, M. Yamin, saat membuka Rapat Finalisasi Usulan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tahun 2026, Jumat (2/10/2026).Yamin mengatakan, program TJSLP menjadi salah satu ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, kontribusi dunia usaha perlu direncanakan secara terarah dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur.Menurut dia, rapat finalisasi tersebut bukan sekadar membahas daftar kegiatan perusahaan. Forum itu juga bertujuan menyepakati jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, serta waktu pelaksanaan program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.Yamin juga menekankan pentingnya koordinasi antara perusahaan, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan Forum Pelaksana TJSLP. Setiap usulan perlu dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan perusahaan, dan arah pembangunan daerah.

Pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Barito Timur mengacu pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 40 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap program perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.Yamin berharap seluruh usulan TJSLP Tahun 2026 dapat difinalisasi dengan baik dan dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi pemerintah dan dunia usaha diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Timur.(sul/har).

TAMIANG LAYANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Kamis (1/10/2026). Rapat membahas perkembangan karhutla, evaluasi perpanjangan status tanggap darurat, distribusi air bersih, dampak kesehatan masyarakat, serta dukungan anggaran penanganan bencana.Dalam rapat tersebut, BPBD Damkar melaporkan sebanyak 704 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 671,5 hektare secara kumulatif. Meski tren kejadian menurun, sejumlah titik panas masih meningkat dan sulit dijangkau petugas. Karena kondisi cuaca diperkirakan masih kering hingga Oktober, kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh unsur diminta tetap ditingkatkan.

Misnohartaku menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor, memperbarui data kejadian setiap hari, serta memastikan kebutuhan operasional petugas di lapangan terpenuhi, termasuk BBM, peralatan pemadaman, dan dukungan personel dari perangkat daerah. Posko Kabupaten juga tetap difungsikan sebagai pusat informasi dan koordinasi penanganan karhutla.Dari sisi kesehatan, Dinas Kesehatan melaporkan 2.336 kasus gangguan kesehatan terkait kondisi yang terjadi, termasuk ISPA, serta 173 kasus diare selama periode 18 Agustus hingga 30 September 2026. Pemerintah daerah terus memantau kualitas udara, menyiapkan obat-obatan dan masker, serta memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Sementara itu, distribusi air bersih yang telah disalurkan tercatat mencapai 4.460 liter.Rapat juga membahas evaluasi perpanjangan status tanggap darurat, penyaluran bantuan air bersih, dukungan operasional relawan, serta pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Seluruh pihak terkait diharapkan terus bersinergi untuk mempercepat penanganan karhutla, melindungi masyarakat, dan mengantisipasi potensi kebakaran susulan.(har).

Jakarta -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Digital telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital).Pengujian tersebut telah menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga (KK) hingga 28 September 2026.Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan hasil tersebut menjadi bukti bahwa SPLP telah diuji melalui transaksi nyata dalam mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital.SPLP berfungsi sebagai penghubung pertukaran data antarinstansi pemerintah sehingga proses validasi dapat berlangsung lebih cepat dan terintegrasi.“Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini kita telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani. Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju rollout,” ujar Menteri Meutya dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (30/09/2026).SPLP berperan sebagai tulang punggung interoperabilitas pemerintah dengan menghubungkan pertukaran data antarinstansi.Sistem ini mendukung pengurangan fragmentasi data, percepatan validasi, transparansi, tata kelola, dan penerapan standar keamanan akses informasi.“Komdigi tugas utamanya adalah sebagai tulang punggung interoperabilitas, artinya pertukaran data melalui sistem yang kami bangun, yang namanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP,” ujar Meutya.Untuk menghadapi peningkatan transaksi menuju rollout, Kemkomdigi akan memperkuat kapasitas SPLP.Pengujian blow test dan stress test secara end-to-end telah dilakukan dan akan dilanjutkan pada minggu pertama Oktober 2026 jika tidak terdapat kendala teknis.“Kami akan mengoptimalkan sistem SPLP agar pertukaran data tetap tangguh dan beroperasi saat menghadapi lonjakan lalu lintas transaksi. Antisipasi kenaikan skala transaksi dilakukan dengan penambahan kapasitas sumber daya SPLP,” kata Meutya.Pengembangan SPLP selanjutnya diarahkan pada sinkronisasi mekanisme asinkronus dan sinkronus untuk mempercepat pertukaran data secara real time, termasuk untuk kebutuhan berbagi pakai data dalam volume besar dan penyampaian data kepada banyak instansi secara bersamaan.“Rencana SPLP ke depan kita akan sinkronkan antara SPLP asinkronus dan sinkronus. Pada intinya adalah untuk percepatan layanan, sehingga bisa jadi pertukaran data yang cepat, instan secara real time,” jelasnya.Kemkomdigi juga akan mempercepat onboarding instansi yang belum terhubung melalui mekanisme self-regulation.Dalam mekanisme tersebut, kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasil, sementara SPLP hanya berfungsi sebagai penghubung dan tidak menyimpan data.“Kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasilnya dan SPLP murni bertindak sebagai penghubung dan tidak melakukan penyimpanan data. Setiap pertukaran data juga dipastikan akan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Meutya.Di sisi konektivitas, Kemkomdigi telah memetakan 514 kabupaten/kota dan sekitar 138.000 kantor pemerintahan.Sebanyak 93,73 persen atau lebih dari 129.000 titik telah terjangkau sinyal 4G dengan kualitas cukup baik hingga baik sekali.Berdasarkan pemetaan tersebut, pelaksanaan awal direkomendasikan pada desa yang telah tervalidasi dengan kualitas sinyal baik sekali.“Berdasarkan SPLP, kami merekomendasikan jika dalam program-program awal kita, kita prioritaskan pelaksanaan kegiatan pada desa-desa yang sudah tervalidasi, memiliki kualitas sinyal baik sekali, dan menghindari daerah-daerah yang masih blank spot,” pungkas Meutya.(Komdigi).

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti Penetapan Kampung Redam Secara Serentak Seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara daring, Rabu (30/9/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM).Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur tersebut diikuti oleh unsur pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Bupati Barito Timur dalam kegiatan ini diwakili Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P. Lelo, sementara para undangan lainnya turut hadir mengikuti agenda penetapan secara daring.Penetapan Kampung Redam tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pelaksanaan di Kabupaten Barito Timur merupakan tindak lanjut atas undangan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah.Dalam agenda tersebut, Kabupaten Barito Timur turut melibatkan berbagai unsur, di antaranya Kepolisian Resor Barito Timur, Kodim 1012/Buntok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPBD dan Damkar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial, Bagian Hukum Setda, Camat Dusun Timur, Kepala Desa Harara serta Gugus Tugas Kampung Redam Desa Harara.Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang menghormati hak asasi manusia serta mendorong terwujudnya pemenuhan dan perlindungan HAM hingga tingkat desa.(sul).

TAMIANG LAYANG – UPTD Puskesmas Tamiang Layang terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang merupakan program tahunan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk memenuhi target pemeriksaan, Puskesmas Tamiang Layang menyasar masyarakat usia produktif dengan mendatangi kantor dan organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (30/9/2026).Kepala UPTD Puskesmas Tamiang Layang, Dadang Suseno, SKM., MM., mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini, termasuk mendeteksi penyakit yang mungkin diderita sehingga dapat segera memperoleh penanganan dan tindak lanjut sesuai kebutuhan.“Ini merupakan program tahunan dari Kementerian Kesehatan. Tujuannya agar masyarakat mau memeriksakan kesehatannya, sehingga kita bisa mengetahui apakah ada penyakit atau faktor risiko yang diderita dan selanjutnya dapat diberikan penanganan,” ujar Dadang.

Menurutnya, target pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tamiang Layang mencapai sekitar 13 ribu orang. Hingga saat ini, capaian pemeriksaan untuk kategori anak-anak sudah hampir memenuhi kuota. Namun, pemeriksaan terhadap masyarakat usia produktif, khususnya rentang usia 18 hingga 45 tahun atau usia kerja, masih belum memenuhi target.“Karena itu kami menyasar usia produktif dengan mendatangi kantor-kantor atau OPD. Kami berharap masyarakat, khususnya para pegawai dan kelompok usia kerja, dapat memanfaatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis ini,” katanya.Dadang berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan tidak menunggu sampai muncul keluhan atau penyakit. Dengan pemeriksaan secara rutin, berbagai penyakit maupun faktor risiko dapat diketahui lebih awal sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.“Harapan kami, masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan. Dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, kita bisa melakukan pencegahan dan penanganan lebih cepat sehingga masyarakat tetap sehat dan produktif,” pungkasnya.(cak)

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) melaksanakan penilaian Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Tahun 2026 di Aula Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur, Selasa (29/9/2026).Lomba Krenova tahun ini diikuti sebanyak 71 inovasi yang berasal dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat umum. Setelah melalui pemeriksaan kesesuaian kategori dan pemenuhan persyaratan, termasuk video inovasi serta proposal atau laporan inovasi, ditetapkan 24 peserta untuk mengikuti tahapan penilaian.Kepala Bapplitbangda Barito Timur, Franz Sila Utama, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong tumbuhnya budaya inovasi, untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang ada, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Penilaian tidak hanya melihat kebaruan gagasan, tetapi juga manfaat, efektivitas, keberlanjutan dan potensi penerapannya.“Melalui penilaian ini, kita ingin melihat sejauh mana inovasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat, memiliki keberlanjutan serta dapat dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Franz.Dari 71 inovasi yang mendaftar, peserta yang lolos terdiri dari 19 peserta kategori OPD, satu peserta kategori Kecamatan yang digabung menjadi kategori OPD, dan empat peserta kategori Masyarakat Umum. Selanjutnya akan dipilih enam pemenang dari kategori OPD dan tiga pemenang dari kategori Umum.

Penilaian dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari Sekretaris Daerah diwakili oleh Asisten II Setda Barito Timur Amrullah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ari Panan P. Lelo, Kepala Bappelitbangda Franz Sila Utama, Kepala BKPSDM Jhon Wahyudi, Plt. Kepala Diskominfosantik Limer, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan diwakili oleh Paulinus. Para pemenang nantinya akan mendapatkan penghargaan dengan hadiah untuk kategori OPD dan Umum sesuai peringkat yang ditetapkan.Franz berharap Krenova 2026 tidak berhenti sebagai ajang kompetisi, tetapi menjadi ruang untuk melahirkan gagasan dan terobosan yang aplikatif serta dapat dikembangkan secara berkelanjutan. “Inovasi yang dihasilkan diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung kemajuan Kabupaten Barito Timur,” pungkasnya. (cak

JAKARTA – Bupati Barito Timur mengikuti Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region I yang digelar Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (29/9/2026), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.Dalam kegiatan tersebut, Bupati Barito Timur bersama pemerintah daerah lainnya mengikuti agenda penandatanganan Pakta Integritas bersama Direktur Jenderal Tata Ruang. Penandatanganan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mempercepat penyusunan RDTR secara transparan, akuntabel, efektif dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Rakor tersebut merupakan bagian dari program percepatan penyusunan RDTR yang mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan kepastian pemanfaatan ruang, meningkatkan ekosistem kemudahan berusaha dan investasi, serta mempercepat pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2026, Direktorat Jenderal Tata Ruang memberikan bantuan teknis penyusunan RDTR kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting melalui penyediaan data dan informasi, pemenuhan kebutuhan teknis, fasilitasi kegiatan di daerah, penyelesaian kendala dan hambatan, serta percepatan pembahasan dan penyepakatan substansi RDTR sesuai kewenangan masing-masing.Barito Timur sendiri tercantum sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapat alokasi penyusunan RDTR melalui ABT Region I.Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan penyusunan RDTR Tahun 2026, dilanjutkan penandatanganan Pakta Integritas, sambutan dan arahan Direktur Jenderal Tata Ruang, masukan dan tanggapan dari kementerian/lembaga terkait, serta diskusi bersama seluruh peserta.(cak)

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus mendorong percepatan penyelesaian Verifikasi dan Validasi Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah tersebut dibahas dalam rapat persiapan percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi 13 KDKMP Tahap I yang digelar di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Kamis (24/9/2026).

Rapat yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Misnohartaku, Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Hadir pula Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Amrullah, Inspektur, Kepala BPKAD, Bappedalitbang, Kepala DPUPR Perkim, Kepala DPMDSos, Kepala DPMPTSP, serta Kepala Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Setda Barito Timur. Rapat juga diikuti para camat se-Kabupaten Barito Timur dan PMO Kabupaten Barito Timur.

Dalam laporan yang disampaikan Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Amrullah, disebutkan bahwa Pemkab Barito Timur terus melakukan koordinasi, pemantauan, pendampingan dan fasilitasi terhadap perkembangan KDKMP. Saat ini terdapat 29 gerai yang telah terbangun. Sebanyak 20 gerai telah selesai 100 persen, sementara sembilan gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Untuk Verifikasi dan Validasi Tahap I, terdapat 13 desa/kelurahan yang menjadi sasaran, yakni Kelurahan Tamiang Layang, Desa Dorong, Kelurahan Taniran, Desa Gumpa, Desa Matabu, Desa Jaar, Desa Sibung, Desa Tangkum, Desa Jaweten, Desa Malintut, Desa Bambulung, Desa Sumber Rejo dan Desa Juru Banu. Ketiga belas lokasi tersebut tersebar di Kecamatan Dusun Timur, Benua Lima, Raren Batuah, Pematang Karau dan Paju Epat.

Amrullah menjelaskan, verifikasi dan validasi diperlukan untuk memastikan kesiapan gerai dari sisi kelembagaan, administrasi, lokasi, sarana dan prasarana hingga kesiapan operasional sebelum dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi dan pelayanan ekonomi masyarakat. Persiapan juga mencakup inventarisasi dokumen, pengecekan kondisi fisik gerai, identifikasi kendala serta penyiapan data pendukung.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain kelengkapan dokumen administrasi, kesiapan sarana dan prasarana, pemutakhiran data koperasi, kesiapan pengelola gerai serta kebutuhan operasional. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah bersama pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dan pengurus koperasi akan terus dilakukan.

Selanjutnya, Pemkab Barito Timur akan melakukan pengecekan lapangan terhadap 13 lokasi sasaran, memberikan pendampingan kepada pengurus koperasi dan pemerintah desa/kelurahan, memfasilitasi pemenuhan dokumen yang masih kurang serta mendorong percepatan pemenuhan sarana dan prasarana gerai. Hasil verifikasi dan validasi nantinya akan dihimpun sebagai bahan laporan dan tindak lanjut pengembangan KDKMP di Kabupaten Barito Timur.(cak)

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat dukungan bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur di tengah tekanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kondisi ekonomi yang turut memengaruhi kebutuhan sehari-hari. Dukungan tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Barito Timur M. Yamin karena bantuan dan pelayanan yang diberikan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Apresiasi itu disampaikan M. Yamin saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo di Kabupaten Barito Timur, Selasa (22/9/2026). Kegiatan yang dipusatkan di GPU Mantawara, Tamiang Layang, tersebut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten, para camat serta masyarakat penerima bantuan.

Menurut M. Yamin, kehadiran Pemprov Kalteng tidak hanya memperkuat hubungan dan koordinasi antarpemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Berbagai bantuan dan layanan yang disalurkan dinilai semakin berarti karena diberikan saat masyarakat menghadapi dampak karhutla, termasuk gangguan terhadap aktivitas, kesehatan dan kondisi sosial ekonomi.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat Barito Timur,” kata M. Yamin.

Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Kalteng menyalurkan sejumlah bantuan dan pelayanan, antara lain bantuan pangan berupa beras, gula dan minyak goreng, bantuan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian vitamin, pasar sembako murah serta operasi pasar LPG subsidi. Bantuan pangan yang disalurkan memiliki nilai subsidi Rp139 ribu dan diberikan secara gratis kepada penerima yang telah ditetapkan.

M. Yamin secara khusus menilai pelayanan kesehatan memiliki arti penting di tengah kondisi karhutla. Selain berdampak terhadap lingkungan, asap akibat kebakaran dapat mengganggu kualitas udara dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat menghadapi kondisi tersebut.

Di sisi lain, Pemkab Barito Timur bersama Forkopimda dan berbagai unsur terkait terus memperkuat upaya pencegahan serta penanganan karhutla. Masyarakat juga diajak mengambil bagian dengan tidak melakukan pembakaran lahan, meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api.

“Penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Penyaluran bantuan dan pelayanan Pemprov Kalteng tidak hanya berlangsung di Tamiang Layang. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di SDN Rodok Desa Rodok, Kantor Kecamatan Paku, GPU Desa Dayu, GPU Ampah dan SMAN Bambulung.

Bupati berharap dukungan dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus diperkuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat penerima bantuan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan.

“Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar M. Yamin.(cak/win/har)

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Bantuan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, dalam kunjungan kerja ke Barito Timur, Selasa (22/9/2026).

Kedatangan Wakil Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng disambut Bupati Barito Timur M. Yamin bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Mantawara, Tamiang Layang.

Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Kalteng menyiapkan 2.000 paket sembako yang disalurkan di enam titik. Setiap paket berisi 5 kilogram beras, 1 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir.

Selain bantuan pangan, Pemprov Kalteng juga menyalurkan 75.000 liter air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dukungan lainnya berupa 500 tabung LPG 3 kilogram bagi pelaku UMKM, masker N95/KN95, multivitamin, serta layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Pemprov Kalteng juga menyerahkan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) Tahap II kepada masyarakat Barito Timur. Tercatat sebanyak 4.894 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima KHBS, dengan 848 KPM di antaranya hadir dalam kegiatan yang dipusatkan di GPU Mantawara.

Rangkaian kegiatan turut diisi Pasar Murah yang diperuntukkan bagi PNS Golongan I dan II, PPPK, serta tenaga outsourcing.

Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo mengatakan, berbagai bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada masyarakat yang menghadapi dampak musim kemarau, kekeringan, dan karhutla.

“Ini merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat,” kata Edy Pratowo di hadapan masyarakat yang hadir di GPU Mantawara.

Dalam arahannya, Edy menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah saat ini menghadapi tantangan akibat musim kemarau yang disertai fenomena El Nino. Kondisi tersebut menyebabkan kekeringan, membuat vegetasi mengering, serta meningkatkan potensi terjadinya karhutla dan kabut asap.

Menurutnya, penanganan karhutla terus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, mahasiswa dan masyarakat.

Pemprov Kalteng juga menyiapkan berbagai langkah penanganan, mulai dari pembangunan sumur bor, penyediaan tandon air bersih, penambahan armada pemadam, hingga distribusi air bersih. Bantuan pangan, LPG bagi pelaku usaha mikro, masker, pengobatan gratis dan vitamin juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat.

Edy juga menjelaskan bahwa pelaksanaan water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sempat menghadapi kendala akibat jarak pandang yang terbatas karena kabut asap serta belum adanya potensi awan hujan.

Terkait dampak kabut asap terhadap kesehatan, Wagub mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air mineral.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga solidaritas, kebersamaan dan kondusivitas serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

“Mari kita tingkatkan rasa solidaritas, kebersamaan dan keharmonisan. Semoga dengan ikhtiar dan doa kita bersama, kondisi ini segera teratasi dan Barito Timur semakin SEGAH,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Barito Timur M. Yamin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir langsung dan memberikan berbagai bantuan bagi masyarakat Barito Timur.

“Atas nama pemerintah daerah, kita memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi yang hadir di Bartim dan memberikan bantuan,” ungkap Bupati Yamin.

Berbagai bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat dukungan pemerintah dalam menghadapi dampak karhutla dan kekeringan di Kabupaten Barito Timur.(cak/win/har)