TAMIANG LAYANG- Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur bersama dengan Satlantas Polres Bartim melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) mengadakan sosialisasi tentang pengaturan lalu lintas jalan selama masa lebaran tahun 2025, Senin (24/3) di Bundaran Pasar Panas – Taniran Kecamatan Benua Lima. Kegiatan ini menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah.

Sosialisasi ini ditujukan kepada perusahaan/pengusaha angkutan barang baik perseroan maupun perseorangan selama masa lebaran. Kepala Dinas Perhubungan Bartim, Bertulumeus, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan jalan lalu lintas pada ruas jalan nasional selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran.

Dijelaskan Bertulumeus Pengaturan dan pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan bagi mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan. Namun, pengaturan ini tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, pakan ternak, dan keperluan penanganan bencana alam.”Pengaturan dan pembatasan operasional angkutan barang mulai berlaku pada hari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat,” pungkasnya.(cak).

TAMIANG LAYANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Kabupaten Barito Timur menggelar sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana (KB), bertempat di Aula Kantor Kecamatan Dusun Timur pada Kamis (10/10).

Acara ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas PPPAKB sebagai mentor, Camat Dusun Timur, Kapolsek, tokoh agama, Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Kepala Desa, serta para PKB/PLKB Kecamatan Dusun Timur, bersama seluruh staf di lingkungan DPPPAKB Kabupaten Barito Timur.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diinisiasi oleh Kepala Bidang KBKS DPPPAKB. Aksi ini diberi nama “Peningkatan Keikutsertaan Pria Ber-KB Melalui Advokasi dan Edukasi Keluarga Berencana Pria (AKSI KEREN PRIA).”

Program “AKSI KEREN PRIA” adalah inovasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi pria dalam program KB, sehingga tercipta kesetaraan antara pria dan wanita sebagai mitra dalam reproduksi.

Dalam sosialisasi tersebut, Navira Mayangsari memaparkan bahwa partisipasi pria dalam KB di Kabupaten Barito Timur masih sangat rendah, hanya 0,0012% menurut data New SIGA 2024. “Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pria akan KB masih minim,” ujarnya.

Menurut Navira, rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya akses pria terhadap informasi layanan KB dan kesehatan reproduksi, serta adanya anggapan bahwa KB adalah tanggung jawab perempuan. Selain itu, terbatasnya metode kontrasepsi pria, belum optimalnya penggunaan media digital untuk advokasi, dan adanya stigma sosial turut menjadi faktor penghambat.

Sebagai langkah inspiratif, DPPPAKB turut menghadirkan seorang akseptor KB pria yang telah menjalani metode operasi pria (MOP) untuk memberikan testimoni langsung kepada peserta sosialisasi.

Diharapkan melalui kegiatan ini, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya KB pria akan meningkat, sekaligus membantu mengubah persepsi yang berkembang sehingga partisipasi pria dalam ber-KB dapat lebih ditingkatkan. (cak)

TAMIANG LAYANG – Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban perpajakan, Penjabat (Pj) Bupati Barito Timur, Indra Gunawan, mengajak seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur untuk segera melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum batas akhir jatuh tempo pada 31 Oktober 2024. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan melibatkan pemerintah desa hingga kelurahan.

“Membayar pajak PBB-P2 merupakan bentuk nyata kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Barito Timur. Pajak yang dibayarkan akan digunakan kembali untuk pembangunan, termasuk di desa-desa, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Indra Gunawan saat menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah melunasi kewajibannya tepat waktu.

Indra Gunawan juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, realisasi pajak daerah seperti PBB-P2 sangat vital untuk mendukung berbagai program kerja pemerintah daerah. “Terima kasih kepada masyarakat yang telah membayar PBB-P2 tepat waktu. Bagi yang belum, kami imbau segera melaporkan kewajibannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Suma Wara Maratai, menjelaskan bahwa sosialisasi PBB-P2 ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa. Melalui upaya tersebut, diharapkan realisasi pajak dari sektor PBB-P2 dapat mencapai target 100 persen.

“Kolaborasi antara dinas teknis, kecamatan, hingga desa sangat diharapkan dalam mencapai target ini. Pembangunan yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan hasil dari kontribusi perpajakan, yang nantinya akan dikembalikan lagi melalui berbagai program pembangunan daerah,” terang Suma.

Ia juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat Barito Timur melalui kampanye Bapenda, “Ayo bayar pajak untuk kemajuan Barito Timur, Gumi Jari Janang Kalalawah.”

Dengan hanya tersisa 23 hari menjelang batas akhir pembayaran, pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat Barito Timur segera melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terwujud dengan baik dan kesejahteraan bersama dapat tercapai.

Peran masyarakat dalam membayar pajak tidak hanya membantu pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan, tetapi juga menjadi salah satu indikator kemajuan daerah. Indra Gunawan menegaskan bahwa amanah yang diberikan oleh masyarakat melalui pembayaran pajak akan digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk mewujudkan Barito Timur yang lebih sejahtera.

“Dengan pajak, kita dapat bersama-sama membangun Barito Timur menjadi lebih baik dan lebih maju,” pungkasnya.

Bagi masyarakat yang belum membayar, kesempatan masih terbuka hingga 31 Oktober 2024. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari pembangunan Kabupaten Barito Timur demi kesejahteraan bersama.(cak)

PAK BAPENDA”

TAMIANG LAYANG –Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur menggelar sosialisasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Bapenda, Selasa (08/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi perubahan yang diinisiasi oleh Roosmey Indriani, Sekretaris Bapenda Kabupaten Barito Timur, dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Aksi perubahan tersebut diberi judul “Peningkatan Layanan Informasi Program/Kegiatan Bapenda” (LAFOR PAK BAPENDA).

Dalam sosialisasinya, Roosmey Indriani menjelaskan bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 98 Tahun 2023, peran PPID pada Bapenda diemban oleh sekretaris badan/dinas yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi publik yang menjadi kewenangan Bapenda. PPID Bapenda ini memiliki tanggung jawab langsung kepada PPID Utama Kabupaten Barito Timur.

Aksi perubahan LAFOR PAK BAPENDA bertujuan untuk memastikan Bapenda Kabupaten Barito Timur menjalankan tugasnya dalam memenuhi standar keterbukaan informasi publik. Dengan peningkatan layanan ini, Bapenda diharapkan dapat membuat keputusan berbasis data yang lebih tepat dan terukur dalam perencanaan serta pelaksanaan program-programnya. Lebih dari itu, akses informasi yang lebih mudah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bapenda sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) yang bekerja di lingkungan Bapenda Kabupaten Barito Timur. Dalam kesempatan tersebut, Roosmey Indriani juga menyampaikan imbauan kepada seluruh bidang, khususnya Bidang Pajak Daerah serta Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya, untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi terbaru yang akan dipublikasikan melalui website PPID Bapenda Kabupaten Barito Timur.

Dengan adanya kolaborasi yang lebih intensif antara seluruh bidang di Bapenda, diharapkan peningkatan layanan informasi ini akan semakin memperkuat peran Bapenda dalam mendukung transparansi serta efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Timur.(kontribusi dari : Lily Bapenda Bartim).

TAMIANG LAYANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pencegahan risiko hukum dalam pengelolaan dana desa di beberapa desa di Kecamatan Pematang Karau. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah Desa Lampeong.

Kasi Datun Kejari Barito Timur, Janang Mula Andri Ronu, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terkait potensi risiko hukum dalam pengelolaan dana desa dan aset desa.

Selain itu, sosialisasi ini juga memperkenalkan konsep restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian konflik serta peran penting kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah yang kerap menjadi permasalahan di wilayah pedesaan.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, para perangkat desa dapat memahami dan menghindari potensi risiko hukum dalam setiap aspek pengelolaan keuangan dan aset desa. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa,” ujar Kasi Datun.

Lebih lanjut, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan penegak hukum dalam menjaga integritas pengelolaan dana desa.

“Diharapkan melalui kegiatan ini, pemerintah desa dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga terhindar dari potensi pelanggaran hukum,” katanya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan risiko hukum dalam pelaksanaan pemerintahan desa dapat diminimalisir, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih lancar dan aman sesuai dengan regulasi yang berlaku.(ist)

TAMIANG LAYANG – Sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola desa yang bersih dan transparan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masarakat Desa dan Sosial (DPMDSOS) setempat menggelar kegiatan Sosialisasi Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi, Selasa(10/09/2024) di ruang rapat Bupati Barito Timur.

Acara ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Barito Timur Osa Awatanu (mewakili Pj.Buapti Barito Timur Indra Gunawan). Hadir dalam acara tersebut Pejabat Fungsional Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah(sebagai narasumber), Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Barito Timur, perwakilan Camat se Kabupaten Barito Timur Kepala Desa dan BPD di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Penjabat (Pj) Bupati Barito Timur, Indra Gunawan, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Osa Awatanu, menekankan pentingnya peran berbagai pihak dalam mencegah dan memberantas korupsi di desa. “Pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa harus berhati-hati, disiplin, transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” jelas Osa.

Osa juga menjelaskan masyarakat desa juga memiliki peran penting sebagai pengawas kinerja dan laporan keuangan pemerintah desa. “Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa,” ujarnya.

Program Desa Antikorupsi ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih dari korupsi. Beberapa tujuan utama dari sosialisasi ini adalah menyebarluaskan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai antikorupsi, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa sesuai panduan Desa Antikorupsi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menciptakan pemerintahan desa yang berintegritas dan berdaya saing, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Barito Timur,” tutup Osa Awatanu.

Acara ini merupakan upaya konkret Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sesuai dengan semangat antikorupsi yang terus dikampanyekan di berbagai tingkatan pemerintahan.(cak)

TAMIANG LAYANG – Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) menggelar giat Sosialisasi Berlalu Lintas pada Kamis, 5 September 2024. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor, termasuk Polres Barito Timur, Jasa Raharja, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sosialisasi dilakukan melalui pemasangan spanduk dan baliho di sepanjang jalan lintas nasional di beberapa kecamatan.

Kepala Dinas Perhubungan Barito Timur, Bertulumeus, S.Sos, dalam rilis resminya menegaskan pentingnya kegiatan sosialisasi ini. “Edukasi kepada masyarakat tentang berlalu lintas yang baik sangat penting untuk menyampaikan pesan keselamatan. Berlalu lintas dengan benar akan berdampak pada keselamatan bersama, sehingga kita dapat mengurangi angka kecelakaan yang berakibat fatal,” kata Bertulumeus.

Spanduk dan baliho yang berisi pesan-pesan keselamatan berlalu lintas dipasang di titik-titik strategis, terutama di beberapa kecamatan seperti Dusun Timur, Karusen Janang, Paku, dan Dusun Tengah. Pemasangan ini diharapkan dapat mengingatkan pengendara untuk lebih berhati-hati di jalan dan menaati aturan lalu lintas.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas, terutama di wilayah Kabupaten Barito Timur. Melalui upaya ini, Dishub dan FLLAJ berharap dapat menurunkan angka kecelakaan di jalan raya. Edukasi ini juga dimaksudkan untuk membangun budaya keselamatan berlalu lintas yang berkelanjutan di masyarakat.

“Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat bisa memahami dan menerapkan aturan berlalu lintas dengan baik,” lanjut Bertulumeus.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Barito Timur, khususnya pengendara, semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Selain itu, kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman di wilayah tersebut.

Bertulumeus juga menekankan bahwa sosialisasi ini akan terus dilakukan secara berkala guna memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya.(editor: wayan cakre/koresponden: davit dishub)

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan Katalog Elektronik pada Kamis (22/08/2024) di Gedung Pertemuan Mantawara, Tamiang Layang.

Acara ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Instansi Vertikal, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi Pengusaha Barang/Jasa, serta pelaku usaha barang/jasa di Kabupaten Barito Timur.

Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Panahan Moetar, yang mewakili Penjabat (Pj.) Bupati Barito Timur, Indra Gunawan. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda, Pj. Bupati Barito Timur menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting untuk mempertemukan pelaku pengadaan dan pelaku usaha di Kabupaten Barito Timur.

“Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Pj. Bupati Bartim.

Untuk mendukung pelaksanaan Inpres tersebut, lanjut Pj. Bupati Bartim, Pemerintah Kabupaten Barito Timur bekerja sama dengan pelaku usaha untuk mengembangkan fasilitas Katalog Elektronik, khususnya etalase katalog lokal bagi pelaku usaha kecil dan mikro di Kabupaten Barito Timur.

Ia juga menjelaskan bahwa Katalog Elektronik adalah inovasi teknologi yang sangat berharga dalam pengelolaan data dan informasi, yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Dengan adanya Katalog Elektronik, pemerintah daerah dapat mengelola data secara lebih efisien, akurat, dan terstruktur sesuai dengan ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018.

“Acara ini merupakan upaya nyata kita untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi di tingkat kabupaten,” tegas Pj. Bupati Bartim.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem Katalog Elektronik. “Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini,” pungkasnya. (lia/win)

TAMIANG LAYANG,–Penjabat Bupati Barito Timur, Indra Gunawan, meresmikan Gerakan Bersama Kepedulian Sosial, Politik, Hukum, dan HAM (Geber Ke Sospohukham) di Gedung Pertemuan Mantawara, Tamiang Layang, Rabu (21/8/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, Kepala Organisasi Perangkat Daerah,Camat, kepala desa se-Kabupaten Barito Timur, serta perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan dan sosial.

Pj.Bupati Barito Timur Indra Gunawan dalam sambutannya menekankan pentingnya kepedulian sosial di tengah meningkatnya permasalahan sosial dan terdesaknya nilai-nilai kebersamaan. “Kondisi sosial yang kita hadapi saat ini membutuhkan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Melalui Geber Ke Sospohukham, kami berharap bisa mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan saling membantu, khususnya bagi mereka yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Gerakan ini akan fokus pada peningkatan kepedulian sosial, politik, hukum, dan HAM, dengan target awal mencakup 18 desa di Kabupaten Barito Timur. “Meskipun tahap awal hanya melibatkan sebagian desa, kami berharap gerakan ini bisa menjadi pemicu bagi desa lainnya untuk ikut serta, sehingga cakupannya bisa meluas ke seluruh desa,” tambah Indra.

Selain peresmian Geber Ke Sospohukham, juga dilaksanakan penyuluhan kepada aparatur pemerintah desa, Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak kesejahteraan sosial, politik, hukum, dan HAM, agar peserta dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi, berkoordinasi, dan mengambil tindakan yang tepat di lapangan.

Indra Gunawan menutup sambutannya dengan harapan besar agar gerakan ini mampu membangkitkan kesadaran sosial di masyarakat dan memberikan manfaat optimal bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur serta masyarakat luas.(fre/sul)

TAMIANG LAYANG – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Barito Timur menggelar sosialisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 dengan mekanisme swakelola oleh kelompok tani. Acara ini berlangsung di aula DPKP dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk ketua kelompok tani, bendahara kelompok, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), penyuluh pertanian, serta penerima bantuan dana DAK, pada Selasa, 30 Juli 2024.

Dalam sambutannya, Kepala DPKP Kabupaten Barito Timur, Lurikto, menekankan pentingnya peran DAK fisik dalam pembangunan bidang pertanian di daerah.

“DAK fisik pertanian merupakan dana yang ditransfer dari pusat kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan sarana prasarana bidang pertanian sesuai prioritas nasional. Ini penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah,” ungkap Lurikto.

Lurikto juga menjelaskan bahwa pengelolaan DAK fisik bidang pertanian bertujuan untuk mendukung pencapaian produksi komoditas strategis, meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri, serta mengamankan kebutuhan pangan nasional. Ia berharap agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani.

Dalam acara tersebut, Kabid Sarana dan Prasarana bersama konsultan perencanaan dan pengawasan memberikan penjelasan teknis mengenai tata cara dan mekanisme penyaluran dana kepada kelompok tani.

Adapun kegiatan yang direncanakan meliputi pembangunan jalan usaha tani hortikultura, pembangunan jalan produksi perkebunan, pembangunan DAM Parit, pembangunan sarana house modern komunitas sayuran, revitalisasi RMU, serta penyediaan sarana data dan informasi BPP.

Lurikto berpesan kepada seluruh kelompok tani yang terlibat untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

“Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, terutama untuk mendukung kesejahteraan petani di Kabupaten Barito Timur,” tutupnya.(cak)