Bupati Bartim Serahkan LKPD Unaudited TA 2024, Targetkan WTP dari BPK RI

PALANGKA RAYA – Bupati Barito Timur, Muhammad Yamin, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Kamis (27/3). Penyerahan LKPD ini bersama-sama dengan 5  Kabupaten lainnya di Kalteng yakni Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau dan  Gunung Mas.

Acara berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi momen penting dalam proses transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah.

Penyerahan ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, yang juga menjabat sebagai Kepala PKAD Kabupaten Barito Timur, Inspektur Kabupaten Barito Timur, Josmar, serta tim teknis lainnya. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Pj. Sekda Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini telah memenuhi aturan perundang-undangan, di mana laporan keuangan harus disampaikan kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Kami berharap opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 bisa kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun-tahun sebelumnya kita sudah meraih WTP, dan kita optimis tahun ini Bartim kembali mempertahankan capaian tersebut,” ujar Misnohartaku dengan penuh harap.

Sebagai informasi, penyerahan laporan ini merupakan bagian dari tindak lanjut kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Unaudited) kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Acara ini dilaksanakan pada Kamis, 27 Maret 2025, pukul 09.00 WIB di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi agenda penting dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah.(cak/foto:Prokopim)

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/382/ORG Tahun 2025 terkait himbauan selama pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1446 H. Dalam edaran tersebut, Bupati Barito Timur M.Yamin menekankan pentingnya kedisiplinan pegawai, pemantauan kehadiran, serta kesiapan perangkat daerah dalam menjaga pelayanan publik dan keamanan kantor.

Surat edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Cuti bersama Idul Fitri 1446 H telah ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2025 yang bertepatan dengan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 serta tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025. Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur diwajibkan kembali bekerja seperti biasa pada tanggal 8 April 2025 dan tidak menambah libur di luar ketentuan yang ditetapkan.

Dalam edaran tersebut, Bupati Barito Timur M.Yamin mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, terutama dalam mematuhi jam kerja sebelum dan sesudah libur nasional. Setiap OPD juga diminta melakukan pemantauan terhadap kehadiran pegawai dan menindaklanjuti ketidakhadiran yang tidak sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Bupati menginstruksikan agar pengaturan tugas dilakukan dengan baik agar pelayanan tetap berjalan selama libur dan cuti bersama. Kepala OPD juga diwajibkan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan kerja masing-masing. Langkah ini mencakup penerapan sistem piket bergantian bagi pegawai yang tidak mudik serta memastikan keamanan listrik dan air di kantor sebelum libur dimulai.

Bupati Barito Timur menegaskan bahwa setelah cuti bersama, ASN harus kembali aktif bekerja sesuai jadwal tanpa menambah libur tambahan. Kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya himbauan ini, diharapkan seluruh pegawai dan perangkat daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan.(cak)

TAMIANG LAYANG- Bapenda Barito Timur menerima kunjungan dari rombongan Bapenda Barito Selatan, Selasa (25/3/2025), di Ruang Rapat Bapenda Bartim. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menggali pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi.Kabid Retribusi dan Pendapatan Lainnya Bapenda Barito Timur, Warto, SE, dan Kabid Pajak Daerah, Debora Iriani Uma, SSTP, beserta jajaran menyambut baik kunjungan ini dan siap berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Dalam diskusi, kedua belah pihak membahas tentang pengelolaan retribusi, aplikasi yang digunakan, serta kerjasama dengan pihak perbankan untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi.Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara Bapenda Barito Timur dan Barito Selatan dalam peningkatan pendapatan daerah. Kedua instansi akan terus melakukan koordinasi dan belajar bersama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan retribusi.Akhir diskusi, kedua belah pihak berfoto bersama untuk mempererat kerjasama dan meningkatkan hubungan antara kedua daerah.(cak).

TAMIANG LAYANG – Wakil Bupati (Wabup) Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 di Aula Bapplitbangda, Selasa (25/3). Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua DRPD Kabupaten Barito Timur Eskop, Anggota DPRD Provinsi Kalteng Ampera AY Mebas, Perwakilan Kepala Bapperida Provinsi Kalteng, Pj.Sekda Bartim Misnohartaku, Para Staf Ahli dan Asisten Setda Bartim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat se Kabupaten Barito Timur, Pimpinan Instansi Vertikal, Lurah  se Kabupaten Barito Timur dan Tokoh Masyarakat.

Dalam sambutan Wakil Bupati Bartim Adi Mula Nakalelu menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis dalam merumuskan program pembangunan yang partisipatif dan selaras dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan publik.

Wabup juga menggarisbawahi bahwa pembangunan yang dirancang harus berorientasi pada pemerataan dan keadilan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh elemen—baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat—menjadi kunci utama dalam perumusan program prioritas yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dukungan dari berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun partisipasi dunia usaha, dinilai krusial dalam mendukung realisasi pembangunan.

Menghadapi keterbatasan anggaran daerah, Wabup menekankan pentingnya pemilahan dan pemilihan program pembangunan berdasarkan skala prioritas. Beberapa strategi utama yang ditekankan dalam pembangunan daerah tahun 2026 meliputi penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi juga menjadi agenda utama untuk mendapatkan dukungan dana pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Wabup juga mendorong penyusunan program terpadu antar perangkat daerah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, sektor industri berbasis sumber daya lokal, pertanian strategis, serta penguatan kelembagaan koperasi menjadi prioritas utama yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Diakhir arahannya, Wabup  menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2026 harus berfokus pada penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Ia berharap bahwa Musrenbang ini akan menghasilkan rumusan pembangunan yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini tetapi juga mampu membawa Kabupaten Barito Timur menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi.

Sebelumnya Kepala Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur, Ir. Franz Sila Utama, MAP, dalam laporanya menjelaskan musrenbang Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 telah berlangsung sejak awal tahun, dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan pada Januari, Musrenbang Kecamatan pada Februari, dan Forum Gabungan Perangkat Daerah pada Maret. Seluruh tahapan ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Dikatan Franz Sila Utama, Musrenbang ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan RKPD berdasarkan masukan berbagai pihak, menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta memperoleh dukungan anggaran dari APBN. Fokus pembahasan mencakup infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya, dengan harapan dapat menetapkan kebijakan pembangunan serta alokasi anggaran yang tepat.

Acara ini diadakan secara tatap muka, melibatkan paparan dari Kepala Bapplitbangda dan berbagai pemangku kepentingan, serta diskusi untuk menyusun kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang.(cak/sul/foto:Ady Prokopim).

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kecamatan Karusen Janang melalui program Penanganan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) membagikan sembako gratis kepada 269 masyarakat miskin di 7 desa di wilayah Kecamatan Karusen Janang. Kegiatan ini dilaksanakan Senin, 24 Maret 2025 di Aula Kecamatan Karusen Janang.

Camat Karusen Janang, Bewini, S.STP, M.IP menjelaskan bahwa kegiatan pembagian sembako ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin menjelang bulan Ramadhan. “Kami berharap bahwa bantuan ini dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dan semoga penduduk miskin di wilayah kami semakin berkurang,” kata Bewini.

Sembako yang dibagikan berupa beras, minyak goreng, gula, rhoma kelapa, sirup dan gula. Seluruh Kades dan pihak kecamatan ikut hadir dan terlibat dalam pembagian sembako. “Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kecamatan Karusen Janang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Karusen Janang,” pungkasnya.(cak).

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar rapat pembahasan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur tahun 2025. Rapat ini berlangsung di ruang rapat Bupati Barito Timur dan dipimpin oleh Wakil Ketua  TAPD Kabupaten Barito Timur, Ir. Franz Sila Utama, M.AP yang juga menjabat sebagai Kepala Bappelitbangda Kab.Bartim.

Rapat tersebut dihadiri oleh para Asisten Setda Barito Timur, Staf Ahli, Kepala OPD se-Kabupaten Barito Timur beserta jajarannya, serta Camat se-Kabupaten Barito Timur. Dalam sambutannya, Franz Sila Utama menjelaskan bahwa rapat ini diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/25/BPKAD/III/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan efisiensi anggaran ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Nomor 900/833/SJ yang mengatur tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan perlunya langkah-langkah strategis guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran yang lebih optimal.

Langkah-langkah efisiensi anggaran meliputi pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar dan Focus Group Discussion (FGD). Selain itu, belanja perjalanan dinas dikurangi sebesar 50 persen, dan belanja honorarium dibatasi dengan menyesuaikan jumlah tim dan besaran honorarium sesuai dengan standar harga satuan regional. Pemerintah juga mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur, termasuk pengurangan 80 persen anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan pendukung stunting. Alokasi anggaran belanja difokuskan pada target kinerja pelayanan publik dan menghindari pembagian anggaran berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi tahun sebelumnya. Hibah langsung dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga akan lebih selektif diberikan, serta dilakukan penyesuaian belanja APBD yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Efisiensi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, kualitas penyelenggaraan, manfaat program, serta keselarasan dengan delapan misi pembangunan dan 17 program prioritas daerah. Selain itu, anggaran wajib tetap dialokasikan untuk fungsi pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk program prioritas.

Dana yang dihemat dari langkah-langkah efisiensi ini akan dialihkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga bahan pokok, penyediaan cadangan pangan, serta program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua TAPD menegaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) harus lebih selektif dalam melaksanakan instruksi efisiensi anggaran ini. Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) juga diminta untuk lebih ketat dalam melakukan pembayaran belanja SKPD sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

Selain itu, dilakukan penyesuaian pagu belanja tunjangan fungsional bagi PNS yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Implementasi efisiensi anggaran ini akan diawasi oleh BPKP dan Inspektorat serta wajib dilaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur berharap dapat mengoptimalkan penggunaan APBD 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.(cak/har)

TAMIANG LAYANG– Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus menggali potensi guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset daerah. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai pengelola dan koordinator pajak serta retribusi, Pemkab mendorong berbagai langkah strategis agar aset yang dimiliki dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Bapenda selaku koordinator peningkatan PAD secara aktif mendorong dinas teknis yang memiliki target realisasi PAD untuk mencari potensi yang belum tergarap. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pemanfaatan aset tanah dan bangunan milik Pemkab yang dapat menghasilkan PAD melalui kerja sama sewa dengan pihak perorangan maupun investor. Salah satu contoh aset yang tengah dioptimalkan adalah lokasi pabrik rotan yang terletak di Jalan Ampah-Buntok, Bambulung, Kecamatan Pematang Karau.

Dalam rangka memastikan kelayakan aset tersebut, tim dari Bapenda dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barito Timur bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangkaraya telah melakukan survei lapangan pada 20 Februari 2025. Survei ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap aset tanah dan bangunan yang akan disewakan. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan pendapatan, yang memperhitungkan nilai wajar objek penilaian tanah dan bangunan serta menentukan tingkat kapitalisasi yang sesuai.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa aset tanah dan bangunan pabrik rotan tersebut memiliki nilai yang menjanjikan serta berpotensi memberikan keuntungan bagi daerah. Laporan resmi dari KPKNL Palangkaraya akan menjadi dasar bagi Pemkab dalam menentukan nilai sewa yang dapat meningkatkan PAD secara signifikan. Dengan adanya penilaian yang objektif dan transparan, nilai sewa yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan serta menarik minat pihak ketiga untuk menjalin kerja sama.

Saat ini, masih banyak aset-aset milik Pemkab Barito Timur yang belum dioptimalkan karena berbagai alasan, salah satunya adalah status legalitas aset. Oleh karena itu, memastikan legalitas aset menjadi prioritas utama, karena aset yang memiliki dokumen kepemilikan lengkap, seperti sertifikat hak milik atau dokumen hibah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), akan memiliki nilai sewa yang lebih tinggi dan lebih aman secara hukum untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Optimalisasi aset barang milik daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan PAD, tetapi juga mengurangi beban APBD dalam hal biaya pemeliharaan. Dengan sistem sewa kepada pihak ketiga, biaya pemeliharaan dapat dialihkan kepada penyewa, sementara daerah tetap memperoleh pendapatan. “Sudah saatnya kita peduli dengan aset-aset Pemkab. Legalitas kepemilikan aset harus dijaga, dirawat, dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui mekanisme sewa barang milik daerah. Hal ini akan membantu mengurangi biaya pemeliharaan dari APBD dan sekaligus meningkatkan PAD untuk pembangunan daerah,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Suma Wara Maharati, SE, M.Si.

Dengan strategi optimalisasi aset yang tepat, Pemkab Barito Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan PAD guna mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.(cak)

TAMIANG LAYAG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030, M. Yamin – Adi Mula Nakalelu, Kamis (29/1/2025).
Acara yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Bartim, Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur, ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja pemerintahan ke depan.
Rakor ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Timur, Indra Gunawan, Pj Sekda Misnohartaku, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta kepala desa. Dalam
Pj Sekda Misnohartaku, menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan desa sangat penting dalam menjalankan program pembangunan.
Ia menyebutkan, anggaran Kabupaten Barito Timur dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) mencapai Rp1,3 triliun, yang telah dirancang melalui tahapan dan proses diinisiasi oleh Bapplitbangda.

“Kita harus memastikan program yang direncanakan sejalan dengan visi dan misi Bupati terpilih. Kepala OPD, camat, dan kepala desa perlu memahami dan memanfaatkan program ini dengan baik demi kepentingan masyarakat,” ujar Misnohartaku.
Sementara itu, Pj Bupati Indra Gunawan menekankan pentingnya kesinambungan program pembangunan daerah agar tetap berjalan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Indra menyampaikan, bahwa sejak masa kampanye, ASN hanya bersikap netral dan mendengarkan visi-misi para calon.
Kini, setelah hasil Pilkada ditetapkan, pemerintah daerah harus berkomitmen mendukung realisasi program kerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Dalam rakor ini, Indra Gunawan juga menyinggung kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah pusat, yang mengharuskan daerah fokus pada program strategis, salah satunya “Makan Bergizi Gratis.”
Program ini merupakan inisiatif nasional yang harus diakomodasi dalam kebijakan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengundang camat dan kepala desa agar bisa mendengar langsung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Jika ada program yang belum sesuai atau masih perlu dibahas, kita bisa mencari solusi bersama agar pelaksanaannya tidak sia-sia,” ungkap Indra Gunawan.
Acara ini menjadi langkah awal koordinasi antara pemerintah daerah dengan kepala daerah terpilih, guna memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar serta program pembangunan tetap berkesinambungan untuk kemajuan Kabupaten Barito Timur.(harwin)

TAMIANG LAYANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur (Bartim), Panahan Moetar, berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin solid dan efektif setelah pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten Bartim yang berlangsung pada Senin 21 Oktober 2024. Sekda hadir mewakili Penjabat (Pj) Bupati Indra Gunawan dalam acara tersebut.

Sekda menegaskan, bahwa terbentuknya kepemimpinan definitif di DPRD akan mempermudah penyelesaian sejumlah agenda penting, termasuk penyempurnaan alat kelengkapan dewan (AKD) yang.

Ia mencatat,  pembentukan komisi-komisi di DPRD merupakan prioritas utama untuk memastikan kelancaran fungsi legislatif.

“Kita bersyukur hari ini unsur pimpinan DPRD sudah definitif sehingga AKD bisa segera dilengkapi,” ujar Sekda, usai kegiatan.

Selain pembentukan AKD, Sekda juga menekankan pentingnya pembahasan APBD 2025 yang membutuhkan kerja sama erat antara eksekutif dan legislatif.

Menurutnya, beberapa agenda mendesak lainnya juga perlu segera ditindaklanjuti demi memastikan jalannya program-program pemerintah daerah yang sudah direncanakan.

Sekda menambahkan, bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD sudah berjalan baik. DPRD, kata Sekda, telah berperan aktif sebagai mitra strategis pemda dengan memberikan masukan dan kritik yang konstruktif.

“Ke depan, kita berharap sinergi ini bisa lebih ditingkatkan agar seluruh program pemerintah dan DPRD dapat berjalan lancar, terutama dalam menyelesaikan isu-isu penting untuk kesejahteraan masyarakat Bartim,” pungkasnya.(ist)

TAMIANG LAYANG – Dalam upaya mencegah penyebaran isu-isu negatif menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Timur resmi membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif. Rapat ini dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Timur (Koordiv. HP2H) Ahmad Saufi dan didampingi oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Timur Atang J.U.P Butar Butar, dan beranggotakan perwakilan dari beberapa instansi, seperti Badan Kesbangpol, Diskominfops, Kejaksaan Negeri Barito Timur, serta Polres Barito Timur.

Rapat perdana kelompok kerja ini digelar pada Kamis, 10 Oktober 2024, di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Barito Timur. Pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat, khususnya di media sosial, menjelang Pelaksanaan Sub Tahapan Kampanye Iklan Media Massa Cetak dan Media Online pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Melalui rapat tersebut Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Timur Ahmad Saufi, mengimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. “Kami berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar begitu saja di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu,” jelas Saufi. Menurutnya, verifikasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak ikut menyebarkan hoaks atau berita bohong yang bisa memicu konflik.

Selain itu, Bawaslu juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Barito Timur untuk selalu menjaga Netralitas selama proses Pemilihan Serentak Tahun 2024. “ASN harus berperan sebagai pelayan publik yang netral, tidak boleh memihak calon manapun. Netralitas ASN sangat penting dalam menjaga integritas pemilihan dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi,” tegas Saufi

Adapun Rencana Tindak Lanjut dari hasil Rapat Pokja tersebut yaitu seluruh Pihak yang tergabung dalam Pokja Pengawasan Isu Isu Negatif berkomitmen untuk bersama-sama mengawasi terkait pemberitaan yang mengandung Hoaks dan Isu Negatif yang beredar di media Sosial, apabila terdapat akun-akun yang terindikasi menyebarkan berita hoaks agar bisa di Screenshot agar bisa dibahas melalui forum diskusi Grup Pokja Isu-Isu Negatif Pemilihan Tahun 2024 untuk segera ditindaklanjuti ataupun dilakukan tindakan preventif pencegahan.(cak)