TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur membahas kerja sama bidang pertanahan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur dalam rapat yang dipimpin Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P. Lelo, Rabu (16/9/2026). Pembahasan difokuskan pada percepatan sertifikasi, penataan, serta penyelesaian permasalahan aset tanah milik pemerintah daerah.

Kerja sama tersebut menjadi langkah untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Barito Timur dan Kantor Pertanahan dalam pengelolaan aset tanah. Objek kerja sama mencakup tanah aset pemerintah daerah yang sudah maupun belum bersertifikat, aset yang masih bermasalah, serta data pertanahan milik Pemkab Barito Timur.

Ruang lingkup kerja sama antara lain meliputi inventarisasi aset tanah, percepatan pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data fisik dan yuridis, penerbitan sertifikat hak atas tanah, hingga perubahan nama sertifikat menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Kerja sama juga mencakup dukungan penyelesaian sengketa dan permasalahan aset tanah yang telah bersertifikat.

Dalam pelaksanaannya, kedua pihak akan menyusun rencana kerja secara bertahap serta melakukan koordinasi dalam proses sertifikasi, penanganan permasalahan aset dan pengintegrasian data pertanahan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dan rencana kerja dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Asisten I Setda Barito Timur Ari Panan P. Lelo mengatakan, hasil pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Barito Timur. Langkah ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam penataan dan pengamanan aset tanah pemerintah daerah.

Kerja sama antara Pemkab Barito Timur dan Kantor Pertanahan juga diarahkan untuk menyinergikan tugas, fungsi dan kewenangan kedua pihak dalam mendukung program strategis pertanahan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan aset tanah di daerah.(cak).

Jakarta, 16 September 2026 – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan konsolidasi demi memperkuat keamanan ekosistem digital nasional. Meutya pun menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga demi menjaga pertahanan digital Indonesia.Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Kantor BIN, dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai tuan rumah perdana pada Rabu (16/9/2026).Rapat tersebut dipimpin Kepala BIN (KaBIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra sebagai Kepala Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan dihadiri Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi. Pertemuan juga diikuti jajaran pimpinan dan perwakilan unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian/lembaga terkait seperti dari Polri, TNI, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).Meutya mengatakan, perkembangan teknologi digital telah menjadikan ruang digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional. Karena itu, pengamanan ekosistem digital tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan pertukaran informasi, koordinasi, dan langkah antisipatif yang terintegrasi.“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).Adapun rapat Kominpus menjadi ruang konsolidasi untuk membahas perkembangan situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional, termasuk dinamika dan potensi ancaman di ruang digital. Pertukaran perspektif antarlembaga diharapkan memperkuat kemampuan negara dalam mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.Salah satu pembahasan dalam rapat adalah percepatan penanganan konten negatif, seperti konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, serta disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK). Penanganan berbagai jenis konten tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” tuturnya.Meutya menambahkan, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber menjadi bagian penting untuk membaca perkembangan ancaman secara lebih dini dan menyusun respons yang tepat.“Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi,” jelas Meutya.Dalam forum tersebut, Meutya juga menekankan bahwa penguatan keamanan digital perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Sebab transformasi digital yang semakin luas membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” tutup Meutya.*****Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.Tim Redaksi – 08132193171Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

NasionalTAMIANG LAYANG – Desa Tewah Pupuh, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, mewakili Provinsi Kalimantan Tengah dalam wawancara nominasi Desa Berkinerja Baik Tingkat Nasional dalam rangka konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penilaian dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Selasa (15/9/2026).Wawancara berlangsung melalui Zoom Meeting dari Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur dan diikuti Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Timur bersama Pemerintah Desa Tewah Pupuh, Kecamatan Benua Lima, unsur kecamatan, Puskesmas, KUA, serta sejumlah perangkat daerah terkait.Dalam sesi wawancara tersebut, Kepala Desa Tewah Pupuh, Ardianto, memaparkan berbagai program dan inovasi desa dalam mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Pemaparan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama Tim Penilai dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI.Salah satu inovasi unggulan yang menjadi bagian dari penilaian adalah POS GAGALI (Posyandu Siaga dan Peduli). Melalui inovasi ini, desa meningkatkan peran aktif kader, termasuk menyampaikan informasi jadwal pelayanan Posyandu kepada masyarakat melalui pengeras suara.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membawa balita mengikuti pelayanan kesehatan.Selain POS GAGALI, Desa Tewah Pupuh juga mengembangkan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai wadah pelayanan kesehatan, percepatan pencegahan stunting, koordinasi layanan sosial dasar, sekaligus pusat data dan informasi kesehatan desa.Kepala Bidang PE, PSDA dan TTG DPMDSos Kabupaten Barito Timur, Milton M.S., mengatakan berbagai inovasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Barito Timur bebas stunting.“Di Posyandu sudah menerapkan Tim TP-Posyandu untuk mencegah stunting sebagai salah satu komitmen agar Kabupaten Barito Timur terbebas dari stunting. Kami terus berkomitmen menjadi garda terdepan untuk kesehatan masyarakat di desa,” ujarnya.Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan anggaran masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat agar berbagai program kesehatan di tingkat desa dapat berjalan semakin optimal.Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Timur Ny.Misnawaty Yamin menyampaikan dukungan terhadap proses penilaian tersebut. Ia berharap inovasi Desa Tewah Pupuh sebagai perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya penurunan angka stunting sekaligus menjadi contoh bagi desa lainnya.“Kami sangat mendukung kegiatan ini dan berharap angka stunting di Kabupaten Barito Timur dapat terus menurun. Mudah-mudahan desa-desa di Kalimantan Tengah, angka stuntingnya lambat laun dapat berakhir dan habis,” ungkapnya.Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Timur.Keikutsertaan Desa Tewah Pupuh sebagai desa yang mewakili Kalimantan Tengah di tingkat nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus motivasi untuk terus memperkuat inovasi, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Barito Timur berharap Desa Tewah Pupuh dapat meraih hasil terbaik dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya dalam mempercepat penurunan stunting.(lia/win).

TAMIANG LAYANG — Kehadiran Tim Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Mabes TNI AD di Kabupaten Barito Timur dinilai menjadi wujud nyata perhatian Presiden dan pimpinan TNI terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Timur M. Yamin saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan Karhutla yang digelar Tim Pencegahan Karhutla Mabes TNI AD di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Selasa (15/9/2026).

Menurut M. Yamin, kehadiran tim dari Mabes TNI AD merupakan sebuah kehormatan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan masyarakat. Perhatian tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk memperkuat upaya bersama dalam menghadapi ancaman Karhutla.

“Kehadiran Tim merupakan wujud nyata perhatian dari Presiden dan pimpinan TNI terhadap bencana kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Ini adalah kehormatan besar bagi pemerintah dan masyarakat Barito Timur,” ujar M. Yamin.

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Tim Mabes TNI AD dalam kegiatan tersebut. Ia menilai momentum ini tidak hanya penting dalam konteks penanganan Karhutla, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam pembangunan daerah.

M. Yamin menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, serta pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi harus dijawab melalui kebersamaan dan semangat gotong royong.

“Kita perlu terus membangun kebersamaan, memperkuat semangat gotong royong, serta menjaga hubungan yang baik di tengah masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan mulai dari lingkungan keluarga hingga kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, keberadaan rumah panjang dan lingkungan sosial merupakan bagian penting dalam membangun persatuan dan memperkuat kebersamaan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati berharap hubungan dan kerja sama yang telah terjalin antarpihak dapat terus diperkuat. Kolaborasi diperlukan agar berbagai persoalan daerah dapat dihadapi secara bersama dan pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

M. Yamin juga menyampaikan harapan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Barito Timur agar terus memperkuat hubungan sosial dan kemitraan dengan masyarakat.

“Usaha dan pembangunan harus berjalan bersama dengan kepentingan masyarakat, sehingga kita dapat menciptakan kehidupan yang semakin baik dan sejahtera,” tegasnya.

Ia menambahkan, perhatian terhadap daerah perlu terus ditingkatkan, termasuk dalam memperkuat perekonomian dan membuka peluang yang lebih baik bagi masyarakat.

Bupati berharap momentum kunjungan dan sosialisasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan.

“Semoga apa yang kita lakukan bersama dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkas M. Yamin.(fre/sul/har).

TAMIANG LAYANG — Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Barito Timur diperkuat melalui sosialisasi yang digelar Tim Pencegahan Karhutla Mabes TNI AD, Selasa (15/9/2026). Selain memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dan aparat, kegiatan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah munculnya sumber api.

Tim Mabes TNI AD yang berjumlah 30 orang dipimpin Brigjen TNI Zulkifli, S.I.P., M.A.P., M.M. Sosialisasi berlangsung di Ruang Rapat Bupati Barito Timur dan dihadiri Bupati Barito Timur M. Yamin, Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu, jajaran Forkopimda, Komandan Yonif TP 924/Uria Mapas beserta jajaran, Sekretaris Daerah Misnohartaku, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala OPD, camat, pimpinan perusahaan pertambangan dan perkebunan, Dewan Adat Dayak, kepala desa, pengamat lingkungan serta unsur organisasi masyarakat dan elemen lainnya.

Sebelum sosialisasi dimulai, rombongan Mabes TNI AD bersama Bupati Barito Timur dan Wakil Bupati Barito Timur Adi Mula Nakalelu, jajaran Forkopimda dan Komandan Yonif TP 924/Uria Mapas meninjau Posko Terpadu Penanggulangan Karhutla di halaman Kantor Bupati Barito Timur. Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan unsur yang terlibat dalam menghadapi ancaman kebakaran di wilayah tersebut.

Kegiatan sosialisasi kemudian diawali sambutan Bupati Barito Timur M. Yamin, dilanjutkan arahan Ketua Tim Sosialisasi Pencegahan Karhutla Mabes TNI AD Brigjen TNI Zulkifli.

Dalam paparannya, tim menekankan bahwa keberhasilan pencegahan Karhutla sangat ditentukan oleh tindakan sejak dini. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima imbauan, tetapi memiliki peran langsung dalam menjaga lingkungan dan lahan masing-masing.

Salah satu pesan utama yang disampaikan adalah menghentikan praktik pembakaran lahan. Masyarakat didorong menggunakan metode pengelolaan lahan tanpa bakar, termasuk memanfaatkan bahan organik sebagai pupuk kompos.

Kapten Ismail menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap sumber api yang sering dianggap sepele. Puntung rokok tidak boleh dibuang sembarangan, sementara api unggun harus dipastikan benar-benar padam dengan menyiramnya menggunakan air sebelum meninggalkan lokasi.

“Jangan sampai sumber api yang kecil berkembang menjadi kebakaran besar. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar,” ujar Ismail.

Selain mengendalikan sumber api, masyarakat juga diajak menjaga ketersediaan sumber air. Embung, kanal dan sumur desa perlu dirawat agar tetap dapat dimanfaatkan saat musim kemarau, terutama ketika terjadi kebakaran dan kebutuhan air untuk pemadaman meningkat.

Kecepatan pelaporan juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Warga yang menemukan asap atau titik api diminta segera melaporkannya kepada petugas atau pihak terdekat. Dengan laporan lebih awal, penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas.

Masyarakat juga didorong berpartisipasi dalam patroli lingkungan, termasuk melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) dan kegiatan patroli di tingkat desa. Keterlibatan warga dinilai penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan dan lahan yang berpotensi terbakar.

Di sisi lain, faktor keselamatan tetap menjadi prioritas. Masyarakat diminta tidak memaksakan diri menangani kebakaran yang sudah membesar atau berada dalam kondisi berbahaya. Penanganan harus dilakukan oleh petugas dengan kemampuan dan peralatan yang memadai.

Sosialisasi tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, TNI, Polri, perusahaan, pemerintah desa dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mencegah sekaligus menangani Karhutla.

Dengan demikian, pencegahan tidak berhenti pada larangan membakar lahan. Tindakan nyata yang diharapkan adalah tidak membuka lahan dengan cara membakar, menjaga sumber api, merawat sumber air, ikut melakukan pengawasan lingkungan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik asap atau kebakaran.

Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah, aparat, perusahaan dan unsur masyarakat untuk memperkuat langkah bersama menghadapi ancaman Karhutla di Barito Timur.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama. Sosialisasi Mabes TNI AD tersebut diharapkan semakin memperkuat kesiapsiagaan sekaligus membangun kesadaran bahwa pencegahan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama, dengan masyarakat sebagai salah satu garda terdepan dalam mencegah api muncul dan meluas.(sul/fre/har)

JAKARTA- Enam bulan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS menjadi momentum bagi Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengevaluasi sejauh mana platform digital menjalankan kewajiban pelindungan anak.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan kewajiban pelindungan anak mulai terukur melalui proses penilaian mandiri (self-assessment), verifikasi dan penetapan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur (PLF), hingga penerapan langkah dan fitur pelindungan anak pada sejumlah platform digital.

Melalui penerapan berbagai kewajiban tersebut, sekitar 28 juta anak di Indonesia telah mendapatkan pelindungan dari berbagai risiko di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan evaluasi enam bulan menjadi tahapan penting untuk memastikan kewajiban pelindungan anak tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret oleh penyelenggara platform digital.

“Enam bulan ini menjadi tahap penting untuk melihat apakah kewajiban pelindungan anak benar-benar dijalankan oleh platform. Kami melihat ada platform yang sudah mengambil langkah konkret, tetapi masih ada yang perlu memenuhi kewajibannya,” ujar Meutya dalam Konferensi Pers Progres Implementasi PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (14/09/2026).

Hingga 6 September 2026, sebanyak 252 PLF dari 94 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah menyelesaikan self-assessment.

Dari jumlah tersebut, Kemkomdigi telah menyelesaikan proses verifikasi terhadap 60 PLF, yang terdiri atas 38 PLF berprofil risiko rendah dan 22 PLF berprofil risiko tinggi.

Sebanyak 42 (empat puluh dua) PLF telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, sedangkan 18 (delapan belas) PLF lainnya telah memperoleh hasil verifikasi dan sedang dalam proses penetapan melalui penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

Penerapan pelindungan anak juga terlihat dari berbagai langkah teknis yang mulai diterapkan oleh sejumlah platform digital.

Roblox, misalnya, menerapkan sistem age gate dan klasifikasi fitur berdasarkan usia serta secara otomatis mengalihkan sekitar 23 juta akun pengguna di bawah usia 16 tahun ke pengaturan pelindungan yang lebih ketat.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa implementasi PP TUNAS tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mendorong perubahan nyata pada desain, fitur, dan tata kelola layanan digital untuk memberikan pelindungan yang lebih kuat bagi anak.

Kemkomdigi masih memberikan kesempatan kepada seluruh PSE untuk menyelesaikan kewajiban self-assessment hingga 31 Desember 2026.

“Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah dapat menetapkan secara langsung PLF terkait sebagai layanan berprofil risiko tinggi,” tandas Meutya.

Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan PP TUNAS dan tindak lanjut melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian mandiri, verifikasi, serta pelaksanaan kewajiban PSE dalam pelindungan anak.

Kemkomdigi memastikan evaluasi dan pengawasan akan terus dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kewajiban yang telah ditetapkan dengan langkah nyata PSE dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Berikut adalah 42 PLF yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital terdiri atas 28 PLF berprofil risiko rendah, yaitu:

Apple Arcade;
Lapak Gaming;
Itemku;
App Store;
Apple Books;
Situs Web Lazada Service;
OPPO Official Website;
Game Center & Games;
Google Shopping;
Livin’ Next-G;
Eidupay;
DANA;
UniPin;
Livin’ by Mandiri;
Netflix Kids Profile;
FaceTime;
iMessage;
Google Messages;
Gmail;
Canva Pendidikan;
iCloud Drive & Photos;
Siri;
YouTube Kids;
Google Maps;
Gemini;
Apple Maps;
Apple Invites; dan
Google Classroom.
Sementara itu, sebanyak 14 PLF telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital sebagai PLF berprofil risiko tinggi, yaitu:

Aplikasi Lazada;
Situs Web Lazada;
Blibli;
BMoney;
Vidio;
Hago App;
Pinterest;
SnackVideo;
X;
Sola Mahjong;
Goddess of Victory: NIKKE;
Age of Empires Mobile;
Valorant; dan
Teamfight Tactics Mobile.
Adapun 18 PLF lainnya telah memperoleh hasil verifikasi dan sedang dalam proses penetapan melalui penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 PLF memiliki hasil verifikasi berprofil risiko rendah, yaitu:

Google Play;
PlayStation;
Apple Music;
Apple TV;
Spotify;
Ruangguru App dan Ruangguru Web-based;
Google Workspace;
Google Search;
Safari; dan
Google Photos.
Sementara itu, sebanyak 8 PLF lainnya memiliki hasil verifikasi berprofil risiko tinggi, yaitu:

Apple Podcasts;
WeTV (Layanan Streaming);
MAXStream TV;
Discord;
Telegram Messenger;
YouTube;
Ludo World–Ludo Superstar; dan
Crossfire: Legends.

TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengubah pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mendekatkan posko dan kekuatan personel ke wilayah yang paling banyak terjadi kebakaran. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat respons pemadaman sekaligus mencegah api meluas.

Langkah tersebut menjadi salah satu keputusan utama dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Kabupaten Barito Timur yang dipimpin Bupati Barito Timur M. Yamin di Aula Ruang Rapat Bupati, Senin (14/9/2026).

Bupati M. Yamin menegaskan, penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan posko yang berada di pusat pemerintahan. Kekuatan harus digeser mendekati sumber persoalan, terutama wilayah yang mencatat kejadian kebakaran cukup tinggi dan memiliki potensi kebakaran yang besar.

“Posko kita geser ke wilayah yang banyak terjadi Karhutla. Personel dan sarana juga harus didekatkan ke titik-titik yang rawan, sehingga ketika terjadi kebakaran, respons bisa lebih cepat,” tegas M. Yamin dalam rapat tersebut.

Kebijakan ini menjadi penting karena sejumlah wilayah Barito Timur masih menghadapi ancaman Karhutla dengan kondisi medan yang tidak mudah. Selain keterbatasan personel dan kendaraan pemadam, beberapa lokasi sulit dijangkau. Sumber air juga menjadi persoalan karena sejumlah sungai mengalami kekeringan.

Data yang dibahas dalam rapat menunjukkan Kecamatan Karusen Janang menjadi salah satu wilayah dengan kejadian Karhutla terbanyak, yakni 82 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 146,5 hektare. Bahkan, dua rumah tidak berpenghuni ikut terbakar. Potensi wilayah yang dapat terbakar di kecamatan tersebut diperkirakan mencapai 920 hektare.

Di Kecamatan Pematang Karau tercatat 40 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 147,5 hektare. Desa Muara Plantau juga menjadi perhatian karena terdapat wilayah yang berpotensi terbakar dengan luasan diperkirakan mencapai 200 hektare.

Sementara itu, Kecamatan Raren Batuah menghadapi kejadian Karhutla berulang, khususnya di Desa Puri. Sejumlah desa lainnya, yakni Baruyan, Tangkum, Turan Amis dan Puri, juga dipetakan sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.

Kecamatan Paju Epat tercatat mengalami 22 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 50 hektare. Potensi kebakaran sekitar 100 hektare terdapat di Desa Siong, terutama pada kawasan lahan pertanian. Adapun di Patangkep Tutui tercatat 19 kejadian dan Dusun Tengah 15 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 10,4 hektare.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Barito Timur menyiapkan pola penempatan posko yang lebih dekat dengan wilayah rawan. Enam wilayah posko direncanakan menjadi basis pengendalian, yakni Posko Dusun Tengah yang akan meng-cover Pematang Karau, Dusun Tengah dan Raren Batuah; Posko Karusen Janang; Posko Paju Epat; Posko Patangkep Tutui; posko di antara wilayah Paku dan Awang; serta Posko Induk di halaman Kantor Bupati Barito Timur.

Posko di Karusen Janang dan Paju Epat akan diperkuat dengan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki air. Penempatan tersebut diharapkan memangkas waktu tempuh personel dan peralatan ketika kebakaran muncul di lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan.

Selain pergeseran posko, kekuatan personel juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kepolisian menyiapkan sekitar 300 personel, ditambah 100 personel dari Polres Pulang Pisau. Sementara itu, TNI dari Yonif TP 924/Uria Mapas menyiapkan sekitar 500 personel untuk mendukung penanganan Karhutla.

Dukungan juga disiapkan dari sektor kesehatan. Tenaga kesehatan, obat-obatan, ambulans, oksigen dan masker telah didistribusikan ke sejumlah Puskesmas dan Pustu untuk mengantisipasi dampak Karhutla terhadap masyarakat.

Dari sisi suplai air, PDAM menyiapkan 19 tangki yang akan dioperasikan secara bergantian agar ketersediaan air untuk pemadaman tetap terjaga. Pemkab juga menyiapkan delapan unit drone lengkap dengan operator untuk mendukung pemantauan dan pemetaan wilayah kebakaran.

Peralatan berat milik Dinas PUPR seperti excavator, bulldozer, compact dan grader juga disiapkan untuk mendukung pembukaan maupun penyekatan akses serta upaya memutus jalur penyebaran api. Dinas Pertanian turut menyiapkan sembilan unit jonder untuk mendukung penanganan di lapangan.

Bupati M. Yamin meminta seluruh unsur yang terlibat tidak bekerja sendiri-sendiri. Penanganan Karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan pembagian wilayah dan kekuatan yang jelas.

“Semua harus bergerak sesuai tugas dan wilayah masing-masing. Yang menjadi prioritas adalah daerah yang paling banyak terdampak dan daerah yang memiliki potensi kebakaran besar,” ujarnya.

Di sisi pencegahan, Pemkab Barito Timur juga akan meningkatkan sosialisasi larangan pembakaran hutan dan lahan. Sosialisasi dilakukan melalui spanduk, baliho, poster, brosur hingga media sosial. Masyarakat juga akan diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang sengaja melakukan pembakaran lahan.

Pemkab juga terus melakukan penyekatan untuk memutus jalur penyebaran api agar kebakaran tidak meluas. Pemetaan wilayah terdampak akan dilakukan secara kolaboratif bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara kepolisian akan menggelar operasi patroli untuk mencegah dan menindak aktivitas yang berpotensi memicu Karhutla.

Status Tanggap Darurat Karhutla Kabupaten Barito Timur sendiri telah ditetapkan Bupati M. Yamin sejak 24 Agustus hingga 30 September 2026.

Dengan penggeseran posko, penambahan personel, penguatan sarana pemadaman dan pemetaan wilayah rawan, Pemkab Barito Timur menargetkan penanganan Karhutla tidak lagi bersifat menunggu. Kekuatan didekatkan ke titik rawan agar api dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.(cak)

TAMIANG LAYANG — Pemerintah Desa Danau, Kecamatan Awang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2026 untuk menetapkan prioritas pembangunan desa tahun 2027. Dalam forum tersebut, kebutuhan sarana air bersih menjadi perhatian utama, sementara lima usulan pembangunan lainnya diarahkan untuk diperjuangkan melalui anggaran pemerintah daerah.Kepala Desa Danau Peniarto mengatakan, Musrenbangdes menjadi ruang bersama untuk menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kecamatan Awang, DPMDSos, BPD Desa Danau, lintas sektor, sekolah, Babinsa, TP PKK, kader Posyandu, Dinas Kesehatan, BPP Pertanian dan Perkebunan, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh agama.Menurut Peniarto, keterbatasan Dana Desa membuat pemerintah desa harus lebih selektif dalam menentukan prioritas. Karena itu, pengadaan sumur bor untuk mengoptimalkan ketersediaan air bersih bagi warga menjadi fokus utama pembangunan yang direncanakan melalui APBDes Tahun 2027.“Program pembangunan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran desa. Karena Dana Desa terbatas, untuk sementara fokus utama kita adalah pemenuhan sarana air bersih masyarakat melalui pengadaan sumur bor,” kata Peniarto.Sementara itu, untuk program yang diusulkan melalui anggaran pemerintah daerah, Desa Danau menetapkan lima prioritas, yakni perawatan jalan poros Desa Danau menuju Desa Biwan sepanjang sekitar 3,5 kilometer, pembangunan BTS untuk memperkuat jaringan telekomunikasi, pemasangan lampu penerangan jalan desa, pembangunan drainase jalan, serta pembangunan gorong-gorong.Khusus jaringan telekomunikasi, pembangunan BTS dinilai mendesak karena dari 11 desa di Kecamatan Awang, Desa Danau hingga kini belum memiliki BTS. Kondisi tersebut dinilai menghambat akses komunikasi dan informasi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan layanan digital.Menariknya, Musrenbangdes juga dirangkaikan dengan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disampaikan langsung oleh tim dari Mabes TNI, didampingi Danramil Awang. Sosialisasi ini menjadi penguatan bagi pemerintah desa dan masyarakat agar lebih siap melakukan pencegahan serta penanganan dini apabila terjadi kebakaran.Peniarto berharap seluruh usulan yang telah disepakati dapat dikawal bersama hingga masuk dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga pembangunan Desa Danau ke depan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus membuka akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, komunikasi dan pelayanan publik.(cak)

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Senin (14/9/2026).Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin, tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Timur, Sekretaris Daerah, Kapolres Barito Timur, Danyon TP 924/Uria Mapas, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD se-Kabupaten Barito Timur, hingga para Camat.Rakor ini digelar guna memantapkan langkah konkret serta menyusun rencana tindak lanjut (RTL) penanganan Karhutla pasca penetapan status Tanggap Darurat Karhutla yang berlaku sejak 24 Agustus hingga 30 September 2026 mendatang.

Dalam arahannya, Bupati Barito Timur M. Yamin menegaskan pentingnya pergeseran posko dan pemetaan kekuatan personel menuju wilayah-wilayah dengan tingkat kejadian karhutla yang tinggi, seperti Kecamatan Pematang Karau, Karusen Janang, Raren Batuah, Paju Epat, Patangkep Tutui, dan Dusun Tengah.Sebagai rencana tindak lanjut utama, Pemkab Barito Timur bersama unsur Forkopimda menyepakati pembagian posko penanganan Karhutla menjadi 6 wilayah strategis: * Posko Wilayah Dusun Tengah, meng-cover kejadian karhutla di Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, dan Raren Batuah. * Posko Wilayah Karusen Janang, dilengkapi dengan armada mobil pemadam kebakaran (damkar) dan tangki air. * Posko Wilayah Paju Epat, dilengkapi armada damkar dan tangki air. * Posko Wilayah Patangkep Tutui. * Posko Wilayah Perbatasan Paku dan Awang. * Posko Induk Kabupaten, dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Barito Timur.

Selain penataan posko, sejumlah langkah aksi strategis lainnya juga disepakati dalam rencana tindak lanjut rakor ini, di antaranya: * Penguatan Edukasi dan Hukum: Mengintensifkan sosialisasi larangan pembakaran hutan dan lahan melalui baliho, spanduk, brosur, serta media sosial, diimbangi dengan tindakan dan sanksi pidana tegas dari aparat penegak hukum bagi oknum penyabab kebakaran lahan. * Pasokan Air dan Infrastruktur: Dinas PUPR sedang memproses lelang pembuatan sumur bor untuk menyokong pasokan air penpadaman. Selain itu, penyediaan air bersih didukung oleh 19 armada tangki PDAM secara bergantian. * Dukungan Armada dan Logistik: Pemanfaatan alat berat Dinas PUPR (Hexa, Bulldozer, Compact, Grader), 9 unit Jonder Dinas Pertanian, serta optimalisasi pemantauan udara menggunakan 8 unit drone lintas OPD.

* Tindakan Lapangan & Patroli: Melakukan penyekatan jalur guna memutus sebaran api, berkolaborasi dengan BPN untuk pemetaan peta kerawanan, serta pelaksanaan gelar operasi patroli rutin oleh jajaran Kepolisian. * Dukungan Personel dan Kesehatan: Pengerahan kekuatan penuh yang melibatkan 300 personel Polres Barito Timur (ditambah BKO 100 personel Polres Pulang Pisau) serta 500 personel TNI Batalyon TP 924/Uria Mapas.

Sementara sektor kesehatan telah menyalurkan ambulans, tabung oksigen, masker, dan obat-obatan hingga ke Puskesmas dan Pustu. * Percepatan Akuntabilitas Anggaran: Mengatur metode pencairan dana percepatan, di mana Camat dapat mengajukan Telahan Staf langsung ke Setda, sedangkan unsur TNI/Polri difasilitasi melalui BPBD selaku Satgas Karhutla.Melalui rencana tindak lanjut yang terstruktur ini, Bupati M. Yamin berharap seluruh elemen pemerintah, TNI/Polri, dan masyarakat dapat bergerak secara padu dan cepat dalam menanggulangi serta menekan potensi perluasan Karhutla di wilayah Kabupaten Barito Timur.(har)

TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur resmi menyambut kehadiran AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.H. sebagai Kapolres Barito Timur yang baru, menggantikan AKBP Eddy Santoso, S.I.K., M.H.​Acara Kenal Pamit yang berlangsung hangat di Aula Rumah Jabatan Bupati Bartim, Jumat (11/9/2026), dihadiri langsung oleh Bupati Barito Timur M. Yamin didampingi istri, serta Wakil Bupati Adi Mula Nakalelu beserta istri.​Dalam sambutannya, M. Yamin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Iqbal Sengaji.

Ia berharap kepemimpinan baru di Polres Barito Timur dapat semakin mempererat kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.​”Atas nama pemerintah daerah, pribadi, dan masyarakat Barito Timur, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Iqbal Sengaji. Kami siap mendukung penuh sinergi pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di daerah ini,” ujar M. Yamin.​M. Yamin menilai, dengan wilayah Barito Timur yang luas serta masyarakat yang beragam, koordinasi yang solid sangat dibutuhkan untuk menjaga iklim daerah tetap aman, tertib, dan kondusif.

Ia juga berpesan agar Kapolres baru dapat segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah setempat.​”Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.​Pada kesempatan yang sama, Bupati memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Eddy Santoso atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polres Barito Timur. Menurutnya, kepemimpinan Eddy Santoso telah memberi kontribusi besar dalam menjaga keamanan serta membangun kepercayaan publik.​

“Selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru untuk AKBP Eddy Santoso beserta keluarga. Terima kasih atas pengabdian, kerja sama, dan prestasi yang telah diukir selama bertugas di Barito Timur,” tutur M. Yamin.​Menutup sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pergantian pimpinan merupakan dinamika organisasi yang sewajarnya. Namun, semangat pengabdian dan komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat harus terus terjaga.​Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Polres Bartim, TNI, Brimob, para kepala OPD, camat, pimpinan BUMN/BUMD, perbankan, serta tokoh masyarakat, adat, dan agama setempat.(har).