TAMIANG LAYANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial (DPMDSos) Kabupaten Barito Timur (Bartim), bersama Inspektorat Bartim, Kasi PMD Kecamatan se-Bartim, Tenaga Ahli P3MD Bartim, Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Bartim, mengadakan rapat koordinasi untuk menyepakati jadwal penyaluran Dana Desa (DD) tahap II Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di aula pertemuan DPMDSos setempat pada Rabu (15/5/2024).

Rapat koordinasi yang dibuka oleh Plt. Kadis PMDSos Bartim, Osa Awatano, melalui Sekretaris Cristian Pantamei, juga membahas pembuatan surat pertanggungjawaban keuangan tahap I yang diserahkan kepada pemerintah kecamatan, penegasan pembayaran pajak desa, dan hal-hal penting lainnya.

Dalam sambutannya, Plt. Kadis PMDSos Bartim, Osa Awatano, yang dibacakan oleh Sekretaris Cristian Pantamei, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dalam setiap kegiatan dan pertanggungjawaban desa yang didampingi.

“Sehingga hasil laporan kepada pemerintah kabupaten dan pusat sama dan sesuai dengan permintaan yang diharapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rapat koordinasi ini juga untuk menyepakati penyaluran tahap II, baik DD, ADD, maupun DBHPRD untuk kegiatan desa.

“Untuk penyaluran tahap II, realisasi Dana Desa (DD) tahap I sudah dilaksanakan 80 persen, SPJ selesai dan diserahkan kepada pemerintah kecamatan secara tertulis dengan bukti fisik, rekonsiliasi aset desa tahun 2023 selesai, dan pajak tahap I serta sisa pajak tahun 2023 sudah disetor,” jelasnya.

Cristian juga menekankan pentingnya koordinasi dengan OPD terkait jika ada permasalahan.

“Kesepakatan bersama Inspektorat dan pemerintah kecamatan adalah untuk tetap berkoordinasi dalam melakukan audit, agar setiap permasalahan di desa dapat dibina bersama,” katanya.

Cristian meminta agar TA, PL, dan PLD P3MD membantu dalam pemetaan permasalahan serta penyelesaian pekerjaan.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa diukur dari kemampuan aparatur desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, serta dalam tata kelola keuangan yang baik dan tertib.

“Pendampingan dari pihak pendamping lokal desa, pendamping desa, dan tenaga ahli P3MD sangat penting dalam memantau dan melakukan monitoring serta evaluasi kepada desa bersama pemerintah kecamatan dan daerah,” terangnya.

Cristian juga menambahkan bahwa APBDes berfungsi sebagai dokumen hukum yang menjamin rencana kegiatan dan mengikat pemerintah desa serta semua pihak terkait.

“APBDes juga memastikan tersedianya anggaran yang pasti sehingga kelayakan hasil kegiatan dapat dipastikan secara teknis,” jelasnya.

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa,” tutupnya. (cak)

TAMIANG LAYANG – Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) diharapkan mampu mendorong upaya mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak. Forum PUSPA juga diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Barito Timur, Panahan Moetar, SE, M.Si, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris P3AKB, Hotmaria Manik, SKM., MS pada acara pembukaan sosialisasi dan advokasi pembentukan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak Kabupaten Barito Timur, Kamis (29/02/2024) di Kantor DP3AKB setempat.

Panahan Moetar menjelaskan bahwa tugas Forum PUSPA adalah memberikan masukan dalam menyusun kebijakan, melakukan kajian dan pengawasan, serta pencegahan serta pengurangan risiko terhadap pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Dalam mencari solusi untuk melindungi perempuan dan anak, akan lebih optimal dengan melibatkan peran akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media yang bekerjasama dengan Dinas P3AKB, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan tahap evaluasi.

“Saya berharap melalui forum PUSPA ini dapat membantu mempercepat pemberdayaan perempuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan menghentikan perdagangan anak. Saya meminta forum semacam ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat menghasilkan outcome yang strategis dalam mendukung program Pemerintah, utamanya terkait pemberdayaan, perlindungan, sekaligus pemenuhan hak perempuan dan anak,” terang Panahan Moetar.

Kepada seluruh peserta sosialisasi dan advokasi, Plt.Kepala DP3AKB yang juga menjabat Sekda Bartim ini mengajak untuk terus bersinergi dan berkolaborasi, mencari solusi-solusi dalam memecahkan permasalahan terkait perempuan dan anak.

Diketahui, sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum PUSPA Kabupaten Barito Timur, menghadirkan narasumber Drs. Murjani, Kabid. Data dan Informasi DP3APPKAB Provinsi Kalteng. Pada kegiatan tersebut, dilaksanakan pula Sosialisasi Pergub Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Program Hapakat Usaha Bawi Lewu oleh Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3APPKB Provinsi Kalteng dan Praktik Baik Forum PUSPA sebagai Penggerak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Hj. Lily Hadianie, SE., MAP Ketua III Forum PUSPA Provinsi Kalteng. (cak/lim)