Bupati Bartim Serahkan LKPD Unaudited TA 2024, Targetkan WTP dari BPK RI

PALANGKA RAYA – Bupati Barito Timur, Muhammad Yamin, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Kamis (27/3). Penyerahan LKPD ini bersama-sama dengan 5  Kabupaten lainnya di Kalteng yakni Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau dan  Gunung Mas.

Acara berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi momen penting dalam proses transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah.

Penyerahan ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, yang juga menjabat sebagai Kepala PKAD Kabupaten Barito Timur, Inspektur Kabupaten Barito Timur, Josmar, serta tim teknis lainnya. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Pj. Sekda Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini telah memenuhi aturan perundang-undangan, di mana laporan keuangan harus disampaikan kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Kami berharap opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 bisa kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun-tahun sebelumnya kita sudah meraih WTP, dan kita optimis tahun ini Bartim kembali mempertahankan capaian tersebut,” ujar Misnohartaku dengan penuh harap.

Sebagai informasi, penyerahan laporan ini merupakan bagian dari tindak lanjut kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Unaudited) kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Acara ini dilaksanakan pada Kamis, 27 Maret 2025, pukul 09.00 WIB di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi agenda penting dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah.(cak/foto:Prokopim)

TAMIANG LAYANG- Bapenda Barito Timur menerima kunjungan dari rombongan Bapenda Barito Selatan, Selasa (25/3/2025), di Ruang Rapat Bapenda Bartim. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menggali pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi.Kabid Retribusi dan Pendapatan Lainnya Bapenda Barito Timur, Warto, SE, dan Kabid Pajak Daerah, Debora Iriani Uma, SSTP, beserta jajaran menyambut baik kunjungan ini dan siap berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Dalam diskusi, kedua belah pihak membahas tentang pengelolaan retribusi, aplikasi yang digunakan, serta kerjasama dengan pihak perbankan untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi.Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara Bapenda Barito Timur dan Barito Selatan dalam peningkatan pendapatan daerah. Kedua instansi akan terus melakukan koordinasi dan belajar bersama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan retribusi.Akhir diskusi, kedua belah pihak berfoto bersama untuk mempererat kerjasama dan meningkatkan hubungan antara kedua daerah.(cak).

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar rapat pembahasan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur tahun 2025. Rapat ini berlangsung di ruang rapat Bupati Barito Timur dan dipimpin oleh Wakil Ketua  TAPD Kabupaten Barito Timur, Ir. Franz Sila Utama, M.AP yang juga menjabat sebagai Kepala Bappelitbangda Kab.Bartim.

Rapat tersebut dihadiri oleh para Asisten Setda Barito Timur, Staf Ahli, Kepala OPD se-Kabupaten Barito Timur beserta jajarannya, serta Camat se-Kabupaten Barito Timur. Dalam sambutannya, Franz Sila Utama menjelaskan bahwa rapat ini diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/25/BPKAD/III/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan efisiensi anggaran ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Nomor 900/833/SJ yang mengatur tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan perlunya langkah-langkah strategis guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran yang lebih optimal.

Langkah-langkah efisiensi anggaran meliputi pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar dan Focus Group Discussion (FGD). Selain itu, belanja perjalanan dinas dikurangi sebesar 50 persen, dan belanja honorarium dibatasi dengan menyesuaikan jumlah tim dan besaran honorarium sesuai dengan standar harga satuan regional. Pemerintah juga mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur, termasuk pengurangan 80 persen anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan pendukung stunting. Alokasi anggaran belanja difokuskan pada target kinerja pelayanan publik dan menghindari pembagian anggaran berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi tahun sebelumnya. Hibah langsung dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga akan lebih selektif diberikan, serta dilakukan penyesuaian belanja APBD yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

Efisiensi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, kualitas penyelenggaraan, manfaat program, serta keselarasan dengan delapan misi pembangunan dan 17 program prioritas daerah. Selain itu, anggaran wajib tetap dialokasikan untuk fungsi pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk program prioritas.

Dana yang dihemat dari langkah-langkah efisiensi ini akan dialihkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga bahan pokok, penyediaan cadangan pangan, serta program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua TAPD menegaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) harus lebih selektif dalam melaksanakan instruksi efisiensi anggaran ini. Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) juga diminta untuk lebih ketat dalam melakukan pembayaran belanja SKPD sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

Selain itu, dilakukan penyesuaian pagu belanja tunjangan fungsional bagi PNS yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Implementasi efisiensi anggaran ini akan diawasi oleh BPKP dan Inspektorat serta wajib dilaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur berharap dapat mengoptimalkan penggunaan APBD 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.(cak/har)