TAMIANG LAYANG – Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 dan bertujuan untuk optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Forum yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Barito Timur pada Kamis (10/10) ini dipimpin oleh Asisten 1 Setda Bartim, Ari Panan Putut Lelu, SH, dan dihadiri oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh, Syahrin Kamil, S.KM, serta sejumlah pimpinan fasilitas kesehatan dan dinas terkait.

Syahrin Kamil, dalam paparannya, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN. “Kami berkomitmen untuk memastikan peserta JKN mendapatkan akses layanan yang berkualitas, memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan, serta mengoptimalkan pelayanan promotif dan preventif,” ujarnya.

Forum ini juga membahas peningkatan dukungan Pemkab Barito Timur dalam memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada, demi tercapainya kesetaraan pelayanan di seluruh wilayah. Selain itu, aplikasi mobile JKN akan disosialisasikan secara bertahap untuk memudahkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Dengan langkah ini, diharapkan mutu layanan kesehatan di Barito Timur dapat terus meningkat seiring dukungan semua pihak.(lia)

TAMIANG LAYANG-Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Periode II Tahun 2024, yang berlangsung pada Rabu, 4 September 2024, di Ruang Rapat Kantor Bupati Barito Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah tersebut.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Asisten I Setda Barito Timur Ari Panan P.Lelo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Kepala Cabang BPJS Muara Teweh beserta staf, Kepala BPJS Kabupaten Barito Timur beserta staf, Kabag Pemerintahan, Kabid Dinkes, Kabid BPMD Sosial, serta Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Barito Timur.

Forum ini membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan upaya pencapaian UHC di Kabupaten Barito Timur, dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Inpres ini menekankan pentingnya aspek regulasi yang mendukung pelaksanaan program, kepesertaan yang mencakup seluruh warga, serta ketertiban dalam pembayaran iuran dengan memastikan perencanaan, penganggaran, dan pembayaran berjalan sesuai dengan ketentuan.

Dalam forum tersebut, dipaparkan bahwa hingga Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS mencapai 97.878 jiwa atau sekitar 82,93%. Namun, untuk memastikan validitas data kepesertaan, akan dilakukan verifikasi terkait data penduduk yang meninggal, lahir, serta mutasi masuk dan keluar wilayah oleh BPJS Kabupaten Barito Timur bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Pemerintahan, dan BPMD Sosial.

Selain itu, forum ini juga membahas tindak lanjut penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah terkait kepesertaan BPJS pada Tahun Anggaran 2023. Salah satu poin penting yang disoroti adalah prosedur pengurusan akta kematian, yang memerlukan permohonan dari ahli waris.

Dalam diskusi, juga ditekankan pentingnya ketersediaan anggaran untuk tahun 2025, serta perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan BPJS. Perjanjian ini diharapkan dapat diselesaikan paling lambat pada bulan November 2023, untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat.(cak)

TAMIANG LAYANG- Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 33 Kepala Daerah Provinsi dan 460 Kepala Daerah Kabupaten/kota se Indonesia yang berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC, Kamis (08/08/2024) di Jakarta. Universal Health Coverage (UHC) merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. Di Indonesia, UHC ini diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kabupaten Barito Timur turut mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan ini langsung diterima oleh Penjabat Bupati Barito Timur Indra Gunawan. Adapun cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Barito Timur per 1 Agustus 2024 yaitu seratus persen dari 116.664 jiwa jumlah penduduk dengan Tingkat keaktifan 97.878 peserta atau 83,90persen.

Melalui acara tersebut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS.

“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ujar Wapres saat menghadiri Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award 2024, di The Krakatau Grand Ballroom, Jl. Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1, Cipayung, Kota Jakarta Timur, Kamis (08/08/2024).

Namun, Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.

“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” pintanya.

Lebih jauh, Wapres menyampaikan pesan penting kepada para pemangku kepentingan. Pertama, perluas jangkauan kepersertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.

“Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS,” tambahnya.

Kedua, Wapres meminta agar ada pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya.

“Evaluasi sistem pembayaran kewajiban iuran yang telah ada, bisa dalam bentuk program restrukturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi kewajiban iurannya,” imbaunya.

Wapres juga menekankan, penting untuk mendorong ketepatan penyaluran subsidi pembayaran agar manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

“Ketiga, pastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan,” tegasnya.

Terkait ini, Wapres menekankan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi.

Senada dengan Wapres, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa capaian 98 persen UHC ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa bagi Indonesia, tetapi tidak ada artinya jika tidak menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

“Ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab saya sesuai dengan Inpres, dan kita harus berusaha keras bagaimana supaya cita-cita kita untuk menciptakan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pelayanan kesehatan ini bisa tercapai,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti melaporkan bahwa kepesertaan JKN meningkat dari tahun ke tahun dengan cakupan mencapai di atas 98 persen dari total penduduk. Selain itu, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota (96 kota dan 364 kabupaten) berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan semesta JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk.

“Sampai dengan 1 Agustus 2024, tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk yang semester 1 tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa,” ungkapnya.

Dalam upaya meningkatkan pemberian layanan JKN, Ghufron mengemukakan, berbagai inovasi terus digencarkan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan dan kepuasan peserta JKN. Kemudahan layanan bagi peserta ini, antara lain, dikembangkan melalui aplikasi Mobile JKN, Pandawa, Care Center 165, outbound call melalui Program JELITA (Jenis Layanan Registrasi dan Reaktivasi Peserta), Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA), BPJS Keliling, dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk berobat.

“BPJS Kesehatan akan terus berinovasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan terwujudnya perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia, dengan layanan yang mudah, cepat, dan setara,” sebutnya optimis.

Dalam kesempatan ini, Wapres menyerahkan UHC Award kepada 14 kepala daerah, di antaranya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi DIY, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Probolinggo, dan Kota Padang Panjang.

Hadir dalam acara tersebut, Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir, segenap jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan para kepala daerah penerima penghargaan.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, Masykuri Abdillah, Arif R. Marbun, dan Guntur Iman Nefianto. (cak/RR/SK-BPMI, Setwapres)

TAMIANG LAYANG – Asisten 1 Setda Barito Timur, Ari Panan P. Lelo, memimpin rapat rekonsiliasi data kepesertaan Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) untuk bulan Juli 2024. Rapat ini dilaksanakan di Kantor BPJS Kabupaten Barito Timur pada hari Rabu (3/7/20240, pukul 09.30 sampai dengan 10.30 WIB. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, diantaranya Kepala BPJS Kabupaten Barito Timur, Kabag Pemerintahan Setda Barito Timur, Kepala Bidang Sosial BPMDSos, Kepala Bidang PIAK Disdukcatpil, dan Auditor Inspektorat Kabupaten Barito Timur.

Dalam rapat tersebut, hasil rekonsiliasi menunjukkan bahwa jumlah peserta BPJS per Juli 2024 mencapai 42.209 orang, meningkat sebanyak 809 orang dari bulan Juni 2024 yang tercatat sebanyak 41.736 orang. Meskipun ada peningkatan, terdapat juga pengurangan jumlah peserta sebanyak 516 orang karena lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan sudah bekerja. Ari Panan menjelaskan bahwa saat ini masih tersedia kuota BPJS dari APBD Provinsi sebanyak 1.195 orang, sementara jumlah yang sudah diusulkan mencapai 2.247 orang.

Selain membahas peningkatan dan pengurangan peserta BPJS, rapat tersebut juga mengusulkan agar peserta BPJS yang dibiayai oleh APBN dinonaktifkan. Peserta rapat juga menyarankan agar di RSUD Tamiang Layang terdapat petugas Jasa Raharja untuk memudahkan pelayanan bagi peserta yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

“Masih tersisa kuota 8.998 orang, diharapkan warga Barito Timur yang belum menjadi peserta BPJS segera mendaftarkan diri. Cukup dengan mengirimkan foto KTP (NIK) dan akan dilayani oleh Bagian Pemerintahan Setda Barito Timur,” pungkas Ari Panan.(cak).