TAMIANG LAYANG — Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), personel Yonif TP 924/URIA MAPAS melaksanakan patroli pencegahan karhutla di wilayah Tamiang Layang dan sekitarnya, Kabupaten Barito Timur, pada Jumat (23/10/2026).Kegiatan patroli dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai dengan melibatkan 12 personel yang dipimpin oleh Serda Hernadi. Dalam pelaksanaannya, personel menggunakan enam unit sepeda motor dinas jenis KLX untuk menjangkau sejumlah titik di wilayah patroli.Patroli ini bertujuan untuk memantau kondisi wilayah, mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.Selain melaksanakan pemantauan, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan, khususnya dalam membuka atau membersihkan area perkebunan. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan karhutla.Berdasarkan hasil patroli, situasi wilayah terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan aktivitas ilegal maupun kegiatan mencurigakan, sementara masyarakat tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Kondisi kawasan hutan yang dipantau juga terpantau aman.Melalui kegiatan patroli rutin ini, Yonif TP 924/URIA MAPAS berkomitmen untuk terus mendukung upaya pencegahan karhutla serta menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Barito Timur.**Dengan sinergi antara TNI dan masyarakat, diharapkan potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini demi menjaga lingkungan yang aman, sehat, dan lestari.

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) terus memperkuat peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa sebagai sarana membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum secara damai, kekeluargaan, dan mengedepankan musyawarah sebelum menempuh jalur hukum.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan Posbankum yang dilaksanakan Pemkab Bartim melalui Bagian Hukum di Desa Tampa, Kecamatan Paku, Kamis (22/10/2026), mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bagi pemerintah desa, unsur terkait, dan masyarakat untuk memahami penyelesaian berbagai persoalan hukum yang kerap terjadi di lingkungan warga.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P. Lelo, yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menekankan pentingnya keberadaan Posbankum dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum. Melalui layanan ini, warga diharapkan memperoleh pemahaman dan pendampingan awal untuk mencari solusi yang tepat tanpa harus terburu-buru membawa setiap persoalan ke proses peradilan.

Dalam penyuluhan tersebut, pembahasan berfokus pada peran Posbankum dalam membantu menyelesaikan persoalan warga, termasuk melalui mediasi terhadap sengketa antarmasyarakat. Penyelesaian secara musyawarah dinilai penting untuk menjaga hubungan baik, mencegah konflik berkepanjangan, serta menemukan jalan keluar yang dapat diterima para pihak.

Sejumlah persoalan yang menjadi bahan diskusi meliputi sengketa lahan, masalah pembagian warisan, dan berbagai perselisihan lain yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Peserta juga membahas peran Damang, Mantir Adat, dan penghulu dalam membantu penyelesaian persoalan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Selain itu, isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian. Pembahasan ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan karhutla, tanggung jawab dalam menjaga lingkungan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran.

Materi lainnya adalah pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan, dan perdamaian sesuai persyaratan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan tersebut dihadiri staf Bagian Hukum Setda Bartim, Kepala Desa Tampa, Bhabinkamtibmas, penghulu, anggota Posbankum Desa Tampa, serta masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur ini diharapkan memperkuat koordinasi dalam memberikan pemahaman hukum dan membantu warga menemukan penyelesaian atas persoalan yang dihadapi.

Melalui penyuluhan ini, Pemkab Bartim berharap Posbankum semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat memperoleh informasi serta bantuan hukum. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik dan penyelesaian melalui mediasi ketika memenuhi syarat, potensi konflik dapat ditekan, kerukunan warga tetap terjaga, dan kepastian hukum di tingkat desa semakin diperkuat.(cak)

TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar kerja bakti Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), Jumat (23/10/2026). Kegiatan berlangsung di kawasan Sungai Sirau, dekat Pasar Tamiang Layang.

Aksi ini dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P. Lelo. Kegiatan melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), unsur TNI-Polri, serta instansi pelayanan publik.

Kerja bakti dimulai pukul 07.30 WIB. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertindak sebagai koordinator.

Peserta kegiatan terdiri atas anggota Polres Barito Timur, Kodim melalui Koramil Tamiang Layang, Yonif TP 924/Uria Mapas, Kecamatan Dusun Timur, dan Kelurahan Tamiang Layang. Petugas UPT Pasar Tamiang Layang serta PDAM juga turut ambil bagian.

Setiap OPD diminta mengikutsertakan 10 orang staf. Peserta membawa peralatan kerja, seperti parang, cangkul, dan sarung tangan, untuk mendukung kegiatan pembersihan lingkungan.

Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar aksi membersihkan lingkungan. Gerakan ini juga bertujuan membangun kebiasaan hidup bersih dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Keterlibatan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Tanggung jawab menjaga kebersihan diharapkan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi menjadi kepedulian bersama.

Asisten I Setda Bartim Ari Panan P.Lelo menjelaskan Gerakan Indonesia ASRI mengusung empat prinsip, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Program ini mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, tertata, dan aman.

Ia mengatakan Gerakan tersebut juga mendukung upaya penanganan sampah nasional. Sasarannya mencakup penghentian praktik pembuangan sampah secara terbuka (open dumping) dan pencapaian target Indonesia bebas sampah pada 2029.

Melalui kerja bakti di kawasan Sungai Sirau, Pemkab Barito Timur berharap semangat gotong royong semakin kuat. Kebersihan lingkungan diharapkan tetap terjaga melalui keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.(cak)

BALI – Ketua TP PKK Kabupaten Barito Timur, Ny. Misnawaty M. Yamin, bersama jajaran menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah, Kamis (22/10/2026), di Bali.Rapat ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Penguatan tata kelola diharapkan membuat program setiap organisasi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.Dalam kegiatan tersebut, Selvi Gibran Rakabuming menekankan pentingnya sinergi Dekranas, PKK, dan Posyandu. Ketiganya memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengembangkan potensi kerajinan dan UMKM, serta mendukung kesehatan masyarakat.Bagi Kabupaten Barito Timur, penguatan sinergi ini menjadi bekal untuk meningkatkan pelaksanaan program hingga tingkat desa dan kelurahan. Kolaborasi yang baik diharapkan mampu mendorong kemandirian keluarga sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal.Melalui keikutsertaan dalam rapat tersebut, TP PKK Kabupaten Barito Timur diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan tata kelola organisasi. Dengan demikian, program pemberdayaan dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat di Barito Timur.(cak/foto:Albert Prokopim).

JAKARTA – Bupati Barito Timur, M. Yamin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Forum nasional ini mempertemukan kepala daerah, regulator, serta perwakilan lembaga jasa keuangan untuk merumuskan langkah strategis dalam memperluas layanan keuangan yang inklusif dan merata.

Bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur, percepatan akses keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta membuka peluang pembiayaan bagi pelaku usaha produktif hingga ke wilayah pedesaan.Melalui penguatan peran TPAKD, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Berbagai program, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan usaha, serta edukasi keuangan, dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.Keikutsertaan Bupati M. Yamin dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional. Dengan sinergi yang berkelanjutan, perluasan akses keuangan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Barito Timur yang lebih inklusif, memperkuat daya saing UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(cak/foto:Dimas Prokopim).

BANJARBARU – Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, bersama istri menghadiri Bazar UMKM Adaro Spectapreneur 2026 di Lapangan dr. Murjani, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (21/10/2026.  Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Barito Timur tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus upaya memperkenalkan produk unggulan daerah ke pasar yang lebih luas.

Dalam bazar yang melibatkan lebih dari 200 pelaku UMKM tersebut, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, turut ambil bagian dengan menampilkan beragam produk khas daerah, termasuk produk yang mengangkat seni dan budaya masyarakat Dayak.

Partisipasi ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM Barito Timur untuk memperkenalkan potensi lokal kepada masyarakat lintas daerah, memperluas jaringan pemasaran, serta membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

Kehadiran Adi Mula Nakalelu secara langsung juga menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mendorong pelaku usaha lokal agar terus berkembang, meningkatkan kualitas produk, dan memiliki daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka.

Bazar Adaro Spectapreneur 2026 diselenggarakan oleh PT Adaro Indonesia bersama mitra kerja dan Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN). Kegiatan ini menjadi wadah promosi sekaligus sarana mempertemukan pelaku UMKM dengan konsumen dan jaringan usaha yang lebih luas.

External Relations Division Head PT Adaro Indonesia, Rinaldo Kurniawan, mengatakan lebih dari 200 pelaku UMKM terlibat dalam bazar tersebut. Masing-masing membawa produk unggulan yang mencerminkan potensi dan karakteristik daerahnya.

Menurut Rinaldo, Adaro terus berkomitmen memfasilitasi UMKM binaan agar mampu berkembang dan naik kelas, salah satunya melalui perluasan akses pasar.

“Dengan gelaran di Banjarbaru ini, produk di kabupaten lebih dikenal di level provinsi sekaligus membangun jaringan lebih luas lagi. Itu harapan kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, UMKM binaan Adaro saat ini mencapai sekitar 1.800 pelaku usaha yang tersebar di berbagai daerah. Pihaknya berharap UMKM terus tumbuh dan mampu menjadi penopang perekonomian masyarakat secara mandiri.

Bagi Barito Timur, keikutsertaan dalam Adaro Spectapreneur 2026 menjadi momentum untuk memperkuat promosi produk lokal sekaligus memperluas peluang usaha bagi masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dan kemitraan dengan dunia usaha diharapkan dapat mendorong UMKM semakin mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.(cak)

JAKARTA – Pemerintah memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pengerahan personel, pemadaman darat dan udara, serta penegakan hukum terhadap pelaku.

Hal tersebut terungkap saat Diskusi Redaksi (DIKSI) bertema “Sinergi Kebijakan dan Aksi Cepat Tanggap Bencana Karhutla” di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Hadir dalam diskusi adalah Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI Mar. Kresno Pratowo, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri, serta Direktur Penanganan Darurat Wilayah III BNPB Nelwan Harahap.

Kresno Pratowo menjelaskan, koordinasi dilakukan melalui Desk Karhutla dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat. Berdasarkan data Kemenko Polkam per 20 Oktober 2026, status keadaan darurat karhutla ditetapkan di delapan provinsi, dengan dukungan 72.303 personel dan 50 unit dukungan udara, terdiri atas 17 pesawat patroli atau operasi modifikasi cuaca serta 33 helikopter water bombing.

“Yang kita tekankan adalah bagaimana sinergi dan mitigasi dilakukan secara nyata, sehingga masyarakat merasakan kinerja kita di lapangan,” ujar Kresno.

Dalam penanganan di lapangan, kebakaran di lahan gambut menjadi salah satu tantangan karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah. Kondisi lahan yang kering, keterbatasan sumber air, dan sulitnya akses juga memperpanjang proses pemadaman.
Thomas Nifinluri mengatakan, penanganan karhutla memerlukan sistem terpadu yang menggabungkan kesiapsiagaan, respons cepat, pencegahan, dan pemulihan. Kerja sama lintas sektor serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.

“Masalah kebakaran bukan hanya persoalan nasional, tetapi juga persoalan global. Kita memiliki pembelajaran penting dari pengalaman mengendalikan kebakaran,” kata Thomas.

Ia menambahkan, kerja sama kawasan dapat dilakukan melalui mekanisme ASEAN, termasuk ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan Malaysia dan Singapura untuk merespons tawaran dukungan penanganan karhutla.

Sementara itu, Nelwan Harahap dari BNPB menjelaskan, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan di enam provinsi prioritas (Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel), tetapi juga di wilayah lain, termasuk Jawa Timur dan Papua. Pemadaman perlu dilakukan sejak titik api masih kecil agar tidak meluas dan semakin sulit dikendalikan.

“Justru kita lakukan penanganan sekarang saat karhutla masih kecil, kalau sudah membesar akan sulit dikendalikan,” ujar Nelwan.
Untuk mendukung penanganan, menurut Nelwan Harahap pemerintah mengoptimalkan pemadaman, pembangunan dan pengelolaan kanal gambut, serta water bombing di wilayah yang membutuhkan. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan dry ice juga dilakukan sesuai kebutuhan untuk mengurai kabut asap dan memperbaiki kondisi Udara agar tidak menggangu kesehatan masyarakat.

Dari sisi penegakan hukum, Kresno Pratowo menyebut Polri mencatat 278 laporan terkait pelaku perorangan dengan 232 tersangka. Untuk dugaan keterlibatan korporasi, terdapat 98 laporan dan sembilan korporasi berstatus tersangka.

Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas lahan terbakar di dalam area konsesi mencapai 33.514,01 hektare. Sementara itu, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif terhadap 26 subjek hukum serta menangani perkara pidana pada berbagai tahapan.

“Kita serius. Kita hukum benar pelakunya, supaya masyarakat tahu bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman,” tegas Kresno.

Ia menambahkan, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Pemerintah menggelar konferensi pers secara berkala untuk menyampaikan perkembangan penanganan, mitigasi, penegakan hukum, dan pemulihan kepada masyarakat.
Sementara Thomas Nifinluri menambahkan, upaya pengendalian karhutla perlu ditopang tiga pilar utama. “Tiga pilar yang paling penting adalah kolaborasi para pihak, koordinasi dan kepemimpinan yang kuat, serta partisipasi publik,” katanya.(komdigi)

TAMIANG LAYANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mengevaluasi dan memperbarui standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat agar semakin responsif terhadap kebutuhan publik.

Kegiatan yang berlangsung di Aula KPU Kabupaten Barito Timur, Selasa (20/10/2026), dihadiri langsung Ketua KPU Barito Timur Satya Hadipuspita, didampingi anggota dan jajaran sekretariat KPU. Hadir pula Ketua Bawaslu, perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops), perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), partai politik, media massa, serta organisasi kemasyarakatan.

Ketua KPU Barito Timur, Satya Hadipuspita, menyampaikan bahwa FKP menjadi wadah untuk meninjau kembali standar pelayanan PPID yang selama ini diterapkan. Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan KPU yang disusun pada 2022 perlu dievaluasi dan diperbarui agar tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, pelayanan informasi dan data merupakan bagian penting yang harus terus diperhatikan. Terlebih, kebutuhan informasi publik dapat berubah seiring perkembangan situasi dan tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi.

Melalui forum tersebut, KPU Barito Timur meminta saran dan masukan dari berbagai lembaga serta unsur masyarakat yang hadir. Masukan itu diharapkan menjadi bahan penyempurnaan SOP sehingga pelayanan informasi dapat berjalan lebih efektif, jelas, dan mudah diakses masyarakat.

Pelaksanaan FKP ini juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Evaluasi dilakukan agar standar pelayanan yang telah berjalan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Dalam kesempatan tersebut, peserta FKP secara bergiliran menyampaikan bahwa KPU setempat telah menunjukkan perkembangan dalam pelayanan informasi. Hal itu juga menjadi perhatian dalam evaluasi dan monitoring yang dilakukan Komisi Informasi (KI) terhadap pelayanan informasi di lingkungan KPU Barito Timur.

Dengan adanya FKP ini, KPU Barito Timur diharapkan dapat menyempurnakan standar pelayanan PPID berdasarkan masukan para pemangku kepentingan. Upaya tersebut sekaligus memperkuat komitmen penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(cak)

TAMIANG LAYANG — Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, meresmikan dan mentahbiskan Gedung Gereja Sion Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Ampah, Resort Karau Ampah, Selasa (20/10/2026).Peresmian tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tonggak pelayanan keagamaan, tetapi juga memperkuat kerukunan antarumat beragama serta mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Timur.Dalam sambutan tertulis Bupati Barito Timur M. Yamin yang dibacakan Sekda Misnohartaku, disampaikan apresiasi kepada panitia pembangunan, pengurus jemaat, dan seluruh warga Jemaat GKE Ampah atas rampungnya pembangunan gedung gereja tersebut.Menurutnya, penyelesaian pembangunan Gereja Sion merupakan hasil kebersamaan, kerja keras, dan kemitraan antara jemaat, panitia, serta pemerintah.“Peresmian dan pentahbisan Gedung Gereja Sion hari ini tidak hanya menandai selesainya pembangunan secara fisik, tetapi juga merupakan wujud nyata kemitraan, kebersamaan, serta kerja keras seluruh jemaat bersama panitia dan pemerintah,” ujarnya.Misnohartaku menegaskan, rumah ibadah memiliki peran strategis yang tidak terbatas pada kegiatan keagamaan. Gereja juga menjadi tempat pembinaan mental, spiritual, dan karakter umat untuk membentuk sumber daya manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi toleransi.Karena itu, ia berharap keberadaan Gereja Sion dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai persaudaraan dan keharmonisan di Barito Timur.Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur berkomitmen mendukung pembinaan kehidupan beragama sebagai bagian dari upaya mewujudkan daerah yang Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis (SEGAH).Pada kesempatan tersebut, Sekda juga mengajak warga Jemaat GKE Ampah untuk menjaga dan merawat gedung gereja agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ia turut menekankan pentingnya memelihara kerukunan antarumat beragama, khususnya di Kecamatan Dusun Tengah, melalui sikap saling menghormati, toleransi, gotong royong, dan menjaga kedamaian.Selain menjaga kerukunan, Sekda mendorong masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.Ia berharap gereja tersebut dapat menjadi pusat pertumbuhan iman sekaligus mempererat persaudaraan dan keharmonisan di tengah masyarakat.Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Barito Timur, Asisten III Setda Barito Timur, Ketua Umum Majelis Sinode GKE, Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE Pdt. Gunedi, M.Th., kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), unsur TNI-Polri, Camat Dusun Tengah, para ketua resort se-Barito Timur, serta pendeta, vikaris, penatua, diakon, panitia, dan jemaat GKE Ampah. (Cak)

TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur menjajaki kerja sama program beasiswa pendidikan dengan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Penjajakan tersebut dibahas dalam audiensi yang dipimpin Bupati Barito Timur M. Yamin bersama Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Guntur Satrio Pratomo, M.Si., Selasa (20/10/2026).Audiensi tersebut dihadiri jajaran Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Asisten I dan II Sekretariat Daerah Barito Timur, Kepala BKPSDM beserta jajaran, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, sejumlah kepala bagian Setda, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati M. Yamin menyambut baik inisiatif Universitas Muhammadiyah Palangka Raya untuk menjalin kerja sama melalui program beasiswa pendidikan pemerintah daerah. Menurut dia, pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi strategis untuk mewujudkan masyarakat Barito Timur yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.Ia menegaskan, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas pendidikan, kompetensi, keterampilan, serta karakter masyarakatnya. Karena itu, program beasiswa diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi putra-putri Barito Timur untuk menempuh pendidikan tinggi, sekaligus mendukung peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga pendidik.

Yamin meminta agar rencana kerja sama tersebut disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Bidang keahlian yang dikembangkan perlu relevan dengan kebutuhan pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi dan potensi lokal.Ia juga menekankan pentingnya pembahasan konkret mengenai mekanisme kerja sama, persyaratan dan seleksi penerima beasiswa, pilihan program studi, dukungan pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, serta evaluasi dan pertanggungjawaban. Seluruh proses harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Guntur Satrio Pratomo memaparkan pilihan program pascasarjana dan program doktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan sumber daya manusia Barito Timur. Diskusi selanjutnya dipandu Asisten II Setda Barito Timur, Amrullah, untuk membahas peluang dan mekanisme kerja sama yang dapat ditindaklanjuti.Bupati berharap audiensi tersebut menjadi langkah awal membangun sinergi yang terencana antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Melalui kerja sama yang tepat sasaran, semakin banyak putra-putri Barito Timur diharapkan memperoleh kesempatan mengembangkan potensi diri dan kelak berkontribusi bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.(sul).